MANOKWARI, Linkpapua.id– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari mulai menerapkan sistem Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online sebagai upaya mempercepat proses pencairan anggaran sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Implementasi sistem digitalisasi keuangan tersebut resmi diluncurkan Bupati Manokwari Hermus Indou bersama PT Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua) di Sasana Karya Kantor Bupati Manokwari, Senin (9/11/2026), bertepatan dengan peringatan HUT ke-128 Kabupaten Manokwari.
Peluncuran ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama antara Pemkab Manokwari dan Bank Papua.
Direktur Utama Bank Papua, Yuliana D. Yembise, mengatakan penerapan SP2D Online melalui integrasi layanan perbankan dengan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) akan membuat proses pencairan anggaran lebih cepat, tepat, dan efisien.
Menurutnya, sistem tersebut memungkinkan pemantauan transaksi secara real-time sehingga pemerintah daerah dapat melakukan pengendalian anggaran sekaligus memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan.
Yuliana juga menekankan pentingnya koordinasi dan evaluasi secara berkala oleh seluruh pihak terkait agar implementasi layanan berjalan optimal.
Ia memastikan Bank Papua berkomitmen menjaga keamanan transaksi, kerahasiaan data, serta menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pelayanan.
Sementara itu, Bupati Manokwari Hermus Indou menyebut penerapan SP2D Online sebagai bagian dari transformasi digital birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan akuntabel.
Hermus mengapresiasi kerja sama dengan Bank Papua karena melalui penerapan sistem ini, Manokwari tercatat sebagai kabupaten ke-19 di Tanah Papua yang mengimplementasikan SP2D Online.
Ia mengatakan, digitalisasi pengelolaan keuangan bukan sekadar mengubah sistem manual menjadi elektronik, tetapi juga mendorong perubahan budaya kerja birokrasi agar lebih profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan.
Salah satu manfaat yang langsung dirasakan adalah pemangkasan waktu pengiriman dokumen SP2D. Jika sebelumnya proses pengiriman dokumen secara manual membutuhkan waktu hingga empat jam, kini proses tersebut berlangsung otomatis melalui integrasi sistem dengan pihak bank.
Hermus menilai sistem ini akan memperkuat pengawasan terhadap transaksi keuangan daerah karena seluruh proses tercatat dan dapat dipantau melalui sistem elektronik.
Meski demikian, ia menjelaskan bahwa penerapan SP2D Online saat ini masih difokuskan pada transaksi pengeluaran atau pembayaran. Sementara digitalisasi sistem penerimaan daerah akan dilaksanakan pada tahap berikutnya.
Menurutnya, penerapan sistem tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat yang harus dilaksanakan secara menyeluruh di seluruh Indonesia.
Ia pun mengajak seluruh aparatur pemerintah daerah untuk menerima dan menjalankan transformasi digital tersebut sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih maju.
Pada kesempatan itu, Hermus juga menyampaikan apresiasi kepada Bank Papua atas kemitraan strategis yang selama ini terjalin dengan Pemkab Manokwari, termasuk dukungan dalam pembiayaan gaji aparatur, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), hingga pembangunan infrastruktur strategis daerah.
Mengakhiri arahannya, Hermus menginstruksikan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), pejabat pengelola keuangan, serta aparatur Pemkab Manokwari untuk mendukung pelaksanaan SP2D Online secara konsisten.
Ia juga meminta peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar penerapan sistem digital tersebut dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. (LP3/Red)
