Pemprov Papua Barat Bahas Pelebaran Jalan Esau Sesa-Maruni, Target Mulai 2026

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.id – Pemprov Papua Barat menargetkan pelebaran Jalan Esau Sesa-Maruni mulai 2026. Proyek ini dibahas dalam pertemuan bersama sejumlah instansi teknis yang dipimpin Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan.

Pertemuan berlangsung di Swiss-Belhotel, Rabu (27/8/2025). Hadir Bappeda Papua Barat, Balai Jalan Nasional, PUPR, Dinas Pertanahan, dan Dinas Lingkungan Hidup.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua Barat Melkias Werinussa mengatakan pelebaran jalan ini sebenarnya sudah dimulai sejak periode pertama kepemimpinan Gubernur Dominggus.

Baca juga:  Cuaca Ekstrem di Manokwari, Masyarakat Diimbau tak Berteduh di Dekat Tiang Listrik

“Saat itu dari Maruni sampai Polda Papua Barat sudah ada penimbunan hingga pembebasan sekitar 6,2 km. Dan saat itu direncanakan pembebasan selanjutnya sepanjang 5,2 km,” ujarnya.

Werinussa menyebut kondisi saat ini membuat pelebaran jalan menjadi kebutuhan mendesak. Jalan tersebut setiap pagi dan sore selalu macet sehingga harus segera ditangani.

Baca juga:  Deadline Besok, Tersisa Satu Ranperda Belum Dibahas Bapemperda Papua Barat

Dia menjelaskan pembangunan jalan akan dikerjakan Balai Jalan Nasional. Sementara Pemprov Papua Barat bertugas menangani pembebasan lahan dan harus bersertifikat.

“Tadi telah disepakati bahwa kita akan mendorong skala prioritas utama pembangunan akan dilakukan bertahap. Pembangunan dimulai di tahun 2026 sepanjang 6,2 km yang sudah bebas. Di tahun 2026 juga akan dibebaskan 5,2 km oleh Bappeda Papua Barat dan Dinas Lingkungan Hidup serta Pertanahan,” tuturnya.

Baca juga:  Gubernur Dominggus Minta Komisi IX DPR RI Bantu Tingkatkan Faskes Papua Barat

Werinussa menambahkan ada kendala pada penetapan lokasi (penlok). Penlok harus ditetapkan Kementerian ATR agar lahan tidak bisa lagi diperdagangkan atau digunakan pihak lain.

“Penetapan lokasi ini harus ada terlebih dahulu maka ini yang akan didorong. Setelah itu akan disusul dengan kelengkapan berkas oleh dinas lingkungan hidup dan pertanahan termasuk Amdal,” ucapnya. (LP14/red)

 

Latest articles

Kementerian ATR/BPN Dampingi Masyarakat Hukum Adat di Papua Barat dan Papua...

0
Sorong, Linkpapua.id - Dalam proses pengadministrasian tanah ulayat terdapat tiga langkah administrasi tanah yang terbagi ke dalam inventarisasi dan identifikasi; pengukuran dan pemetaan; serta...

More like this

Buruh Desak UMSP Wajib Diterapkan, Apindo Soroti Upah Rp3,8 Juta-Minim Pekerja OAP

MANOKWARI, LinkPapua.id – Kalangan buruh mendesak perusahaan di Papua Barat menerapkan Upah Minimum Sektoral...

Derek Ampnir: Pertumbuhan Ekonomi Papua Barat Meningkat, UMP 2027 Berpeluang Naik

MANOKWARI, LinkPapua.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat mulai membahas penetapan Upah Minimum Provinsi...

UMP Papua Barat 2027 Dibahas, Pekerja Ingin Upah Naik-Pengusaha Perkuat Rekrutmen OAP

MANOKWARI, LinkPapua.id – Dewan Pengupahan Papua Barat mulai membahas proyeksi penetapan Upah Minimum Provinsi...