Pemprov Papua Barat Bertekad Wujudkan Ketahanan Pangan Kuat dan Berkesinambungan

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.com – Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Papua Barat, Mohamad A. Tawakal, menegaskan pentingnya mewujudkan ketahanan pangan yang kuat dan berkesinambungan.

Tawakal menyampaikan itu saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) dan Konsultasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat 2023 – 2024 yang berlangsung di Kabupaten Manokwari, Selasa (23/5/2023).

Dalam implementasi pembangunan ketahanan pangan, Tawakal menekankan tiga komponen utama yang harus dipenuhi. “Ketersediaan pangan yang cukup dan merata, keterjangkauan pangan yang efektif dan efisien, serta dan konsumsi pangan yang beragam dan bergisi seimbang,” ujar Tawakal yang hadir mewakili Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw.

Menurutnya, ketiga komponen itu dapat dicapai hingga tingkat rumah tangga dengan meningkatkan taraf hidup petani dan peningkatan kualitas produksi pangan.

Selain itu, Pemprov Papua Barat perlu memperhatikan lima faktor penopang ketahanan pangan dan swasembada pangan, yakni infrastruktur, riset, teknologi, pendampingan petani, dan akses pasar.

“Pembangunan ketahananan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan dalam menyediakan pangan bagi seluruh penduduk,” tuturnya.

Untuk mewujudkan hal itu diperlukan strategi pemerintah yang strategis dalam meningkatkan ketahanan pangan. Terlebih, pangan menjadi sektor prioritas bagi pemerintah dalam mengendalikan laju inflasi.

Tawakal mengatakan, dalam rancangan pembangunan daerah Papua Barat 2023 – 2026, ketahanan pangan menjadi program prioritas yang mendukung kebijakan daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduk beragam, bergizi, dan berimbang. (LP9/Red)

Latest articles

Regulasi OAP, MRPB Tegaskan Berani Tolak Pasal Tak Akomodatif

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) menegaskan keberanian untuk menolak pasal dalam regulasi Orang Asli Papua (OAP) yang dinilai belum mengakomodasi kebutuhan...

More like this

Regulasi OAP, MRPB Tegaskan Berani Tolak Pasal Tak Akomodatif

MANOKWARI, LinkPapua.id – Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) menegaskan keberanian untuk menolak pasal dalam...

Mudah Pindah Faskes JKN, Bumil di Manokwari Terbantu Sambut Persalinan Anak Ke-4

MANOKWARI, LinkPapua.id – Ibu hamil (bumil) peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Ema Onawame (27)...

Patrick Meyer Dorong Penguatan Anggaran Perumda Minyei Arfak

MANOKWARI, Linkpapua.id-Anggota Komisi II DPRK Manokwari Patrick Y. Meyer mendorong Pemerintah Kabupaten Manokwari memberikan...