MANOKWARI, Linkpapua.com – Pemprov Papua Barat meluncurkan terobosan berbasis pengarusutamaan gender. Terobosan tersebut diberi nama Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran Gender (Si-Pande).

Aplikasi Si-Pande di-launching oleh Asisten II Pemprov Papua Barat Melkias Werinussa mewakili Pj Gubernur Ali Baham Temongmere di Swiss-Belhotel Manokwari, Senin (8/7/2024). Inovasi berbasis digital ini digagas oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

Melkias Werinussa menyampaikan, Si-Pande merupakan terobosan solusi dari Pemprov dalam pengarusutamaan gender di Papua Barat Barat. Si-Pande bertujuan meningkatkan sumber daya yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran.

“Upaya percepatan dalam mengimplementasi pengarusutamaan gender melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada pemerintah Provinsi Papua Barat terus dilakukan. Upaya ini untuk mendukung dan mempermudah pendanaan program responsif gender sekaligus peryataan anggaran responsif gender maka aplikasi Si-Pande menjadi sangat urgen,” ujar Melkias.

Sementara itu ketua panitia Maria YA Duwiri mengatakan untuk mendukung pengarusutamaan gender di Papua Barat maka dilakukanlah pelatihan aplikasi Si-Pande. Hal ini juga dilakukan sebagai perangkat pendukung Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

“Si-Pande memudahkan perencana menyusun GPS, mempermudah dan mempercepat pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender” jelas Maria.

Sementara itu fasilitator gender Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Papua Barat Jack Lawandi mengatakan bahwa hadirnya aplikasi Si-Pande merupakan pendukung komponen perencanaan perangkat daerah dalam mengidentifikasi serta menganalisis program kegiatan yang berbasis gender.

“Dengan aplikasi ini maka memudahkan apakah program yang dilaksanakan sudah memperhatikan aspek gender atau belum sehingga gender merata bukan hanya laki-laki semua atau perempuan lebih banyak” kata Jack.

Jack menuturkan, aplikasi Si-Pande diharapkan bukan hanya mempermudah pemerintah dalam mendorong kesetaraan gender di Papua Barat tetapi juga menjadi solusi yang efektif dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di Papua Barat. (LP14/red)