MANOKWARI, LinkPapua.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat mencatat capaian 100 persen pada 8 dari 16 indikator kinerja layanan dasar tahun 2024. Hal itu disampaikan Sekda Papua Barat Ali Baham Temongmere saat menyampaikan LKPJ 2024 dalam rapat paripurna DPR Papua Barat, Selasa (15/7/2025).

Rapat digelar di Aston Niu Hotel dan dihadiri anggota DPR serta Forkopimda. Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menunjuk Sekda Ali Baham Temongmere untuk membacakan LKPJ 2024. Hal itu karena LKPJ tersebut merupakan tanggung jawab Ali Baham saat masih menjabat Penjabat Gubernur Papua Barat.

Ali memaparkan capaian urusan wajib layanan dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, PUPR, ketertiban umum, dan urusan sosial. Total terdapat 15 indikator kinerja yang dievaluasi pada tahun anggaran tersebut.

Pada urusan pendidikan, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 100 poin. Tingkat partisipasi anak usia 16-18 tahun di pendidikan menengah tercapai 74,50 persen dari target 22.990.

Tingkat partisipasi anak penyandang disabilitas usia 4-18 tahun tercapai 78,12 persen dari target 66 anak. Angka ini melampaui target awal yang ditetapkan.

Urusan kesehatan juga menunjukkan kinerja sempurna pada beberapa indikator. Pelayanan kesehatan untuk penduduk terdampak krisis kesehatan mencapai 100 persen dari target 1.000 orang.

Rasio tenaga kesehatan per 1.000 penduduk juga mencapai 100 persen dengan jumlah 639 tenaga. Begitu juga 12 RSUD rujukan provinsi telah terpenuhi sesuai target.

“Pada pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) Provinsi Papua Barat dengan target 85,71 juga mencapai 100 persen,” ujarnya.

Urusan PUPR menunjukkan capaian bervariasi. Panjang jalan provinsi dalam kondisi baik dan sedang tercapai 41,75 persen dari target 639,368 kilometer.

Luas daerah irigasi yang ditangani mencapai 51,70 persen dari target 7.760 hektare. Target luas irigasi sebesar 15.010 hektare juga tercapai 51,70 persen.

Capaian kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RT/RW provinsi tercapai 90 persen. Target TPA regional juga terpenuhi 1 unit.

Di bidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, angka kriminalitas yang tertangani capai 100 persen dari target per 100.000 penduduk. Target 7 kabupaten siaga tangguh bencana juga tercapai 100 persen.

Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibumlinmas yang ditangani 2 OPD juga berhasil 100 persen. Sementara itu, capaian bidang sosial belum optimal.

Populasi penyandang disabilitas terlantar yang direhabilitasi sosial hanya tercapai 13,45 persen dari target 2.995 jiwa. Ali Baham mengakui masih ada indikator yang harus ditingkatkan.

Dia juga menjelaskan Pemprov Papua Barat telah menetapkan 5 perda dan 38 pergub sebagai kebijakan strategis pada 2024. Seluruh regulasi itu mendukung pembangunan lintas sektor di daerah.

Ali turut memaparkan pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat. Tugas pembantuan mencerminkan sistem penugasan pusat ke daerah yang disertai pembiayaan dan sarana.

“Tujuan tugas pembantuan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu pengembangan pembangunan bagi daerah,” katanya.

Pada 2024, Papua Barat menerima dana tugas pembantuan sebesar Rp25,47 miliar. Realisasi mencapai Rp22,62 miliar atau 88,82 persen.

Terdapat tujuh OPD yang menjalankan tugas pembantuan lintas kementerian. Dinas Tanaman Pangan merealisasikan Rp6,61 miliar dari alokasi Rp8,04 miliar atau 82,20 persen.

Dinas Peternakan menyerap 77,77 persen dari total anggaran Rp1,26 miliar. Dinas Kelautan dan Perikanan menyerap 73,69 persen dari Rp2,41 miliar.

Dinas PUPR realisasikan anggaran secara penuh sebesar Rp5,07 miliar. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja menyerap 94,49 persen dari alokasi Rp1,14 miliar.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyerap Rp2,09 miliar dari Rp2,51 miliar atau 83,32 persen. Dinas Pariwisata merealisasikan 98,84 persen dari total Rp1,78 miliar.

Ali menyampaikan terima kasih kepada DPR Papua Barat dan MRP atas dukungan terhadap pembangunan daerah. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh aparatur pemerintah, Forkopimda, BUMN, dan masyarakat.

“Terima kasih dan penghargaan kepada seluruh aparatur pemerintah daerah, forkopimda, seluruh instansi vertikal yang ada di Provinsi Papua Barat, BUMN, dan dunia usaha serta semua elemen masyarakat yang bersama-sama ikut membangun Papua Barat hingga menjadi sekarang ini,” ucapnya. (LP14/red)