MANOKWARI, LinkPapua.id – BNPB melakukan sosialisasi pembentukan klaster logistik di Manokwari, Selasa(12/8/2025). Pembentukan klaster logistik adalah bagian dari upaya penanganan bencana yang efisien.

Direktur Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan BNPB Yus Rizal, menyampaikan bahwa pemerintah dan pemda bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam penanganan bencana banyak metode salah satunya dengan pendekatan klaster logistik.

“Saya dan tim akan berbagi informasi terkait pembentukan klaster logistik di Papua Barat yang ditargetkan minimal terbentuk empat klaster logistik di empat kabupaten kota,” ujarnya.

Rizal menjelaskan, pembentukan klaster logistik merupakan amanat dari hasil rekomendasi rakornas 2025. Di mana setiap daerah harus membentuk klaster logistik.

Selain itu, menteri perekonomian tengah menginisiasi rencana peraturan presiden tentang jaringan logistik nasional termasuk di bidang pembencanaaan. Dalam peraturan presiden tersebut salah satu rencana aksi menargetkan seluruh provinsi untuk membentuk klaster logistik.

“Dua hal itulah yang mendasari tim kami untuk datang ke daerah-daerah untuk mensosialisasikan klaster logistik. Karena jika peraturan presidennya sudah keluar BPBD Papua Barat tidak kaget lagi,” paparnya.

Ia menambahkan, saat ini di Indonesia telah terbentuk 13 klaster logistik dan paling timur terdapat di NTT. Sementara di Papua belum ada. Maka, BNPB mendorong agar di Papua Barat dapat terbentuk klaster logistik sebagai pertama di tanah Papua.

Derek: Persiapan Hadapi Risiko Bencana

Kepala BPBD Provinsi Papua Barat Derek Ampnir, menyampaikan bahwa sosialisasi klaster logistik di Manokwari dimulai lebih awal agar BPBD Papua Barat dapat mempersiapkan dengan matang. Menurutnya bukan hal baru bahwa bencana daerah yang datang tidak mengenal waktu. Sehingga alangkah tidak eloknya jika birokrasinya dan segala persiapannya tidak dibentuk.

“Bencana datang tiba-tiba membuat kepanikan baik fisik maupun mental maka kita tidak tau apa yang harus dikerjakan maka, penting untuk mempersiapkan segala sesuai untuk mengantisipasinya,” ujarnya

Selain itu, BPBD masuk dalam misi gubernur ke lima berkaitan dengan kondusivitas daerah. Dari situlah seluruh program BPBD diimplementasikan.

“Karena kami masuk dalam misi gubernur tentunya menjadi program prioritas yang wajib dilaksanakan,” ucapnya. (LP14/red)