MANOKWARI, Linkpapua.com – Pj Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere mengatakan, realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat 2023 mengalami kenaikan Rp7,836 triliun atau tumbuh 109,26%. Angka ini melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp7,17 triliun.

Meski mengalami kenaikan, Ali Baham menyoroti masih tingginya dana transfer pusat ke Papua Barat. Ia menyebut, tingginya dana transfer pusat harus bisa diimbangi dengan pencapaian pembangunan di daerah.

“Belanja daerah ini terbagi dalam beberapa kategori di antaranya yaitu belanja operasi (79,84% dari total anggaran), belanja modal (90,53%), belanja tak terduga (5,97%), dan belanja transfer (81,41%),” ujar Ali Baham dalam rapat paripurna DPRD masa sidang II tahun 2024 dalam rangka Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Gubernur Papua Barat tahun 2023 di Hotel Aston Niu Manokwari, Senin (5/8/2024).

Dijelaskan Ali Baham, 2023 program prioritas masih berfokus pada pelayanan publik, sektor pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum. Menurutnya, sektor ini berkontribusi besar dalam menyejahterakan masyarakat.

“Peningkatan yang signifikan ini disebabkan oleh peningkatan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya lokal. Termasuk pertumbuhan yang signifikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang menembus angka Rp590,17 miliar, melebihi dari target sebesar 102,15%,” ujar Ali Baham

Ali baham melanjutkan bahwa pendapatan transfer yang meliputi berbagai dana, telah memberikan kontribusi besar, dengan realisasi mencapai Rp7,24 triliun atau melebihi targetnya 109,88%.

Menurutnya meski ketergantungan pada transfer pusat masih tinggi, optimalisasi pemanfaatan dana transfer menjadi fokus untuk mendukung pembangunan daerah. Sehingga memberikan suntikan dana transfer yang besar.

Ia juga menyorot bahwa pendapatan hibah mengalami sedikit penurunan dari target (98,98%). Hal ini tetap dinilai memiliki kontribusi positif terhadap total pendapatan daerah.

“Pemerintah Provinsi Papua Barat telah melaksanakan berbagai program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” jelas Ali Baham.

Ali Baham menuturkan bahwa meskipun kinerja belanja daerah menunjukkan hasil yang baik, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan bahwa potensi optimalisasi belanja tak terduga yang relatif rendah. Penyesuaian terhadap APBD 2023 juga dilakukan berdasarkan beberapa faktor, termasuk ketidakcocokan capaian kinerja dan kebijakan umum APBD. (LP14/red)