Pj Sekda Papua Barat Instruksikan Pimpinan OPD Hadiri Rapat DPR Terkait RAPBD-P 2023

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.com – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat, Yacob Fonataba, menginstruksikan kepada seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat, 13-15 September 2023.

RDP antara OPD lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat bersama komisi-komisi terkait DPR Papua Barat akan membahas terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) 2023.

Fonataba mengatakan RDP ini penting untuk mendapatkan keterangan dan pemahaman lebih dalam mengenai pelaksanaan program 2023.

Baca juga:  Dampingi Mendagri, Pj Gubernur Papua Barat Ikut Sambut Kedatangan Presiden Jokowi di Jayapura

“Saya akan pantau langsung semua pimpinan OPD untuk hadir pada rapat hearing dengan DPR Papua Barat. Perintah Pak Gubernur (Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw) sudah jelas, semua pimpinan OPD wajib hadir karena yang jelaskan terkait program kerja itu adalah OPD sesuai bidang komisinya masing-masing, bukan Sekda atau Gubernur,” ujar Fonataba usai memimpin apel gabungan di halaman Kantor Gubernur Papua Barat, Senin (4/9/2023).

Sebelumnya, Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor, telah menekankan pentingnya kehadiran pimpinan OPD dalam rangka proses pembahasan RAPBD-P 2023. Ia menegaskan hanya pimpinan OPD yang seharusnya hadir dalam RDP, bukan perwakilan.

Baca juga:  Bupati Hermus Buka Palang di Puskesmas Wosi: Tak Ada Lagi Konflik

“Menjadi catatan kita bahwa yang hadir dalam hearing itu harus pimpinan OPD, bukan perwakilan. Tidak bisa kita terima, ini salah keputusan kami di dewan. Kami minta ke Saudara Sekda melihat hal ini dan menjadi perhatian,” ujar Wonggor usai mengikuti rapat Badan Musyawarah (Bamus) terkait pembahasan dan penetapan jadwal sidang APBD-P 2023, Kamis (31/8/2023).

Baca juga:  DPR Papua Barat Tetapkan APBD Perubahan 2022 Defisit Rp1,1 Triliun

Kehadiran para pimpinan OPD menjadi faktor penting dalam kelancaran pertukaran data, informasi, serta klarifikasi terkait pengelolaan program dan kegiatan yang dapat disampaikan secara komprehensif.

“Sudah ada jadwal sidang dan akan kami serahkan ke Saudara Sekda sehingga menjadi atensi. Segera menyampaikan persiapan ke semua OPD tetap berada di Manokwari untuk mengikuti hearing sesuai dengan jadwal yang sudah kami keluarkan,” tuturnya. (LP1/Red)

Latest articles

‎114 Juta Warga Jalani CKG, Menkes Soroti Jutaan Penderita Hipertensi-Diabetes Belum...

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) telah menjangkau lebih dari 114 juta penduduk Indonesia hingga 1 November 2026. Namun, lebih dari 8...

More like this

‎114 Juta Warga Jalani CKG, Menkes Soroti Jutaan Penderita Hipertensi-Diabetes Belum Berobat

MANOKWARI, LinkPapua.id – Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) telah menjangkau lebih dari 114 juta...

Gubernur Papua Barat Tantang Pimpinan Baru STT Erikson-Tritt Tingkatkan Mutu Pendidikan dan Akreditasi

MANOKWARI, LinkPapua.id - Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menantang pimpinan baru Sekolah Tinggi Teologi...

Hak Keuangan MRPB Dirombak, Jaminan Kesehatan-Biaya Pemulangan Jenazah Diusul Masuk Perdasi Baru

MANOKWARI, LinkPapua.id – Hak keuangan pimpinan dan anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) akan...