MANOKWARI, LinkPapua.id – Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) se-Papua Barat menyepakati lima bidang rekomendasi strategis pembangunan. Rekomendasi ini untuk memperbaiki kualitas perencanaan pembangunan daerah serta mengatasi persoalan klasik terkait integrasi data.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bappeda Papua Barat Charlie D Heatubun memimpin rapat yang berlangsung di Hotel Vitta, Manokwari, Senin (27/4/2026) hingga Selasa (26/4). Tujuh Bappeda kabupaten menyepakati hasil pembahasan pleno tersebut bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat untuk menyinergikan program daerah.
Pertama, pada bidang analisis data dan evaluasi, pemerintah daerah memprioritaskan penyelesaian dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten periode 2025-2029. Target ini menyasar wilayah Manokwari, Pegunungan Arfak, dan Manokwari Selatan untuk memastikan kesinambungan arah pembangunan pasca transisi kepemimpinan.
Upaya ini diperkuat dengan digitalisasi tata kelola melalui aplikasi e-Valudata SIPD dan e-Delev SIPD sebagai syarat penyusunan RKPD 2027. Meskipun demikian, pemerintah daerah masih harus mengatasi tantangan keterbatasan kapasitas SDM dan infrastruktur teknologi dalam implementasinya.
Kedua, pada bidang pembangunan manusia dan masyarakat, forum menetapkan percepatan penurunan stunting sebagai agenda utama daerah. Langkah ini dibarengi dengan penajaman pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta sinkronisasi data program Papua Barat Sehat dan Papua Barat Cerdas.
Pemerintah daerah juga berkomitmen menyusun dokumen Sustainable Development Goals (SDGs) 2025-2029. Para peserta menekankan pentingnya penguatan integrasi lintas sektor agar dokumen tersebut berbanding lurus dengan capaian nyata di lapangan.
Ketiga, pada bidang ekonomi dan sumber daya manusia, pemerintah memperbarui dokumen RKPD serta SK Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Pemerintah daerah akan memperkuat laporan berkala guna memantau efektivitas penanggulangan kemiskinan di wilayah masing-masing.
Selain itu, forum mendorong penyusunan rencana aksi daerah pangan dan gizi berbasis sumber daya lokal untuk mengoptimalkan potensi pangan daerah. Isu mitigasi dampak perubahan iklim juga mulai mendapat perhatian serius meski memerlukan peta jalan yang lebih konkret.
Keempat, pada bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, kesepakatan diarahkan pada penyelarasan dokumen perencanaan dengan program nasional serta RTRW. Setiap usulan pembangunan fisik kini wajib memenuhi readiness criteria dan studi kelayakan guna menghindari risiko proyek mangkrak.
Rakornis juga mengusulkan peningkatan status sejumlah ruas jalan provinsi menjadi jalan nasional kepada pemerintah pusat. Para peserta turut mendorong penetapan rencana induk pelabuhan nasional guna mempercepat konektivitas antarwilayah di Papua Barat.
Kelima, pada bidang perencanaan dan otonomi khusus (otsus), pemerintah daerah berkomitmen melaksanakan Musrenbang otsus secara konsisten. Kepala daerah akan membentuk tim task force melalui SK untuk mengawal pelaksanaan seluruh program tersebut secara ketat.
Pemerintah juga memperkuat monitoring terpadu terhadap penggunaan dana otsus serta optimalisasi data SAIK+ bagi orang asli Papua (OAP). Seluruh rangkaian rekomendasi ini bertujuan menggeser pendekatan perencanaan dari formalitas dokumen menuju hasil pembangunan yang berbasis data. (LP14/red)
