MANOKWARI, LinkPapua.id – Dinas Kehutanan Papua Barat mengevaluasi program kehutanan 2025-2026 sekaligus menyusun agenda kerja 2027 melalui Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kehutanan. Forum membahas evaluasi program, pengelolaan hutan berkelanjutan, hingga akuntabilitas anggaran.
Rakornis berlangsung pada 20-21 Oktober 2026 di Swiss-Belhotel Manokwari. Kegiatan ini juga menjadi forum untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan kehutanan antara pemerintah pusat dan daerah.
“Rakornis ini untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan kehutanan pusat dan daerah, mengevaluasi program kerja tahun 2025 dan 2026, serta menyusun rencana program kegiatan tahun 2027,” ujar Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat Jimmy W Susanto saat membuka Rakornis Kehutanan di Swiss-Belhotel Manokwari, Selasa (20/10/2026).
Pembahasan mencakup penguatan kelembagaan, perubahan iklim, perhutanan sosial, dan tata kelola anggaran. Evaluasi program dilakukan untuk menjadi dasar penyusunan kegiatan kehutanan pada 2027.
Jimmy mengatakan hutan Papua Barat memiliki fungsi ekologis sekaligus menjadi bagian dari ruang hidup masyarakat adat. Karena itu, pengelolaannya membutuhkan sinergi lintas sektor, termasuk pemerintah kampung dan perguruan tinggi.
Dia menekankan transformasi tata kelola kehutanan perlu diikuti peningkatan kompetensi aparatur dan pengawasan yang konsisten. Pengawasan tersebut harus mencakup seluruh tahapan, mulai dari perencanaan hingga pelaporan anggaran.
“Pengawasan akuntabel harus diterapkan sejak perencanaan sampai dengan pelaporan,” katanya.
Selain tata kelola, Rakornis membahas ancaman terhadap kelestarian hutan, termasuk degradasi kawasan dan kebakaran hutan serta lahan. Persoalan tersebut menjadi bagian dari evaluasi untuk menentukan tindak lanjut program kehutanan.
Pemerintah juga mendorong pengembangan ekonomi masyarakat melalui kelompok perhutanan sosial. Jimmy menilai kelompok masyarakat perlu diperkuat agar mampu mengelola potensi kawasan secara produktif dengan tetap menjaga keberlanjutan hutan.
Peluang ekonomi karbon turut menjadi salah satu materi pembahasan dalam Rakornis. Jimmy mengingatkan pemanfaatan potensi tersebut harus dilakukan secara cermat dan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Peluang ekonomi karbon harus dipahami secara cermat sesuai regulasi,” tuturnya.
Rakornis juga membahas tata kelola anggaran dan jabatan fungsional, pemantauan program 2026, serta evaluasi kinerja 2025. Hasil pembahasan tersebut akan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja 2027 agar lebih sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Jimmy meminta seluruh peserta menjaga komitmen terhadap hasil kesepakatan Rakornis. Ia berharap setiap pembahasan menghasilkan rencana tindak lanjut yang jelas dan dapat diukur pelaksanaannya.
“Kita berharap seluruh peserta menjaga komitmen terhadap hasil kesepakatan dan memastikan rencana tindak lanjut dapat dilaksanakan,” ucapnya. (LP14/red)
