Rp4,3 M Temuan BPK di Mansel Belum Disetor, Baru Rp3,6 M Dikembalikan

Published on

MANSEL, LinkPapua.id – Inspektorat Manokwari Selatan (Mansel), Papua Barat, mengungkap masih ada Rp4,3 miliar temuan BPK yang belum dikembalikan OPD. Jumlah itu merupakan sisa dari total kerugian daerah Rp 7,9 miliar.

“Dari total 33 OPD seharusnya melakukan pengembalian, masih ada dua OPD sama sekali belum melakukan pengembalian yakni Distrik Oransbari dan Disperindagkop,” kata Kepala Inspektorat Mansel Hariadhi, Rabu (1/10/2025).

Baca juga:  Selamat! Kodim 1802/Sorong Sabet Juara di Lomba Binter Tingkat TNI AD

Hariadhi menyebut sejumlah OPD lain sudah mulai menyetor sebagian. Pihaknya menargetkan minimal 60 persen pengembalian agar sisa kewajiban bisa dituntaskan hingga Desember 2025.

Dia menegaskan jika aparat penegak kukum (APH) turun tangan, maka bukan lagi ranah aparat pengawasan intern pemerintah (APIP). Meski begitu, Inspektorat tetap mendorong OPD agar segera melunasi temuan BPK.

Baca juga:  Bupati Mansel Serahkan Berkas Formasi ASN 2021 ke Kemenpan-RB

Sejumlah OPD yang sudah menyetor rata-rata di atas 60 persen. Mereka juga menandatangani surat keterangan perjanjian mutlak (SKPJM) sebagai komitmen penyetoran sisa temuan sesuai jadwal yang disepakati.

Hingga 1 Oktober 2025, total pengembalian baru mencapai Rp3,6 miliar. Sementara Rp 4,3 miliar lainnya masih menunggu dari sejumlah OPD.

Baca juga:  Bupati Mansel Resmikan Sekretariat PAMKA GPKAI, Ingatkan Semangat Pelayanan

Hariadhi mengimbau OPD yang belum mengembalikan agar segera menuntaskan kewajiban. Menurutnya, pengembalian itu penting demi kepentingan daerah.

“Uang dikembalikan demi kepentingan daerah, jadi saya minta OPD segera menyetorkan ke kasda. Terima kasih kepada OPD yang sudah kooperatif melakukan pengembalian,” ucapnya. (*/red)

Latest articles

DPRK Manokwari Dorong Perubahan APBD 2026 Perkuat Pelayanan Publik

0
MANOKWARI, Linkpapua.id- Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Manokwari bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari mulai membahas Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon...

More like this

DPRK Manokwari Dorong Perubahan APBD 2026 Perkuat Pelayanan Publik

MANOKWARI, Linkpapua.id- Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Manokwari bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari mulai...

Pengacara Minta Polisi Terdakwa Pemerkosaan di Manokwari Dibebaskan, Sebut Tuduhan Tanpa Bukti Sah

MANOKWARI, LinkPapua.id – Penasihat hukum meminta majelis hakim membebaskan MA, polisi yang menjadi terdakwa...

Papua Mulai Berperan dalam Kepemimpinan Politik Nasional

FAKFAK, linkpapua.id- Papua mulai menunjukkan peran dalam kepemimpinan politik nasional melalui munculnya sejumlah figur yang...