MANOKWARI, LinkPapua.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat Ali Baham Temongmere menekankan pentingnya penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah pada peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) 2026. Langkah ini bertujuan mendorong efektivitas pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah Papua Barat.
“Otonomi daerah merupakan instrumen strategis dalam mendorong pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh tanah air,” ujar Ali Baham saat membacakan sambutan Mendagri Tito Karnavian saat upacara di Kantor Gubernur Papua Barat, Senin (25/4/2026).
Ali Baham menyebut hubungan yang harmonis antara pusat dan daerah menjadi penentu keberhasilan implementasi otonomi. Pemerintah daerah harus menyelaraskan visi dengan pemerintah pusat guna mencapai target pembangunan nasional yang telah ditetapkan.
“Sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam keberhasilan pembangunan nasional,” lanjutnya.
Dia juga menyoroti hambatan teknis yang masih terjadi dalam integrasi perencanaan dan penganggaran daerah. Lemahnya koordinasi antarlembaga tersebut kerap memicu tumpang tindih program kerja serta menurunkan efektivitas pembangunan.
“Belum optimalnya integrasi antara perencanaan dan penganggaran seringkali menimbulkan duplikasi kegiatan serta inefisiensi,” ungkap Ali Baham.
Pemerintah mendorong seluruh instansi daerah agar segera menerapkan digitalisasi dan inovasi dalam sistem tata kelola pemerintahan. Pemanfaatan teknologi yang terintegrasi bakal menciptakan birokrasi yang lebih modern, efektif, serta responsif terhadap kebutuhan warga.
“Perlu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang modern, efektif, dan responsif melalui pemanfaatan teknologi yang terintegrasi,” katanya.
Ali Baham juga memberikan atensi terhadap tingginya ketergantungan fiskal daerah kepada pemerintah pusat. Dia meminta daerah mulai menunjukkan kemandirian dalam mengelola potensi ekonomi lokal.
“Kemandirian daerah perlu diperkuat agar lebih fleksibel dalam merespons kebutuhan pembangunan berbasis potensi lokal,” ucap Ali Baham.
Pemerintah provinsi menilai kerja sama antardaerah menjadi solusi untuk menyelesaikan persoalan strategis lintas wilayah. Ali Baham menekankan isu lingkungan, transportasi, hingga ekonomi membutuhkan penanganan kolektif dan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri.
“Berbagai persoalan strategis seperti lingkungan, transportasi, dan ekonomi tidak dapat diselesaikan secara parsial oleh satu daerah saja,” tegasnya.
Pemerintah juga memprioritaskan pemerataan akses layanan dasar bagi seluruh lapisan masyarakat di Papua Barat. Sektor pendidikan, kesehatan, air bersih, hingga perlindungan sosial harus menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.
“Akses terhadap pendidikan, kesehatan, air bersih, dan perlindungan sosial harus terus ditingkatkan, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar,” urainya.
Menutup arahannya, Ali Baham mengingatkan para pejabat agar menyelenggarakan pemerintahan secara efisien dan tepat sasaran. Tiap sen penggunaan anggaran harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan bukan sekadar kegiatan seremonial.
“Setiap penggunaan anggaran harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan tidak bersifat seremonial semata,” tegas Ali Baham. (LP14/red)
