MANOKWARI, Linkpapua.com – Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, mengatakan, penerimaan anggota Polri dan TNI jalur afirmasi melalui Otonomi Khusus (Otsus) akan kembali dibuka. Akan ada ribuan Orang Asli Papua (OAP) yang direkrut.

“Akan ada penerimaan 1.000 bintara dan 1.000 tamtama OAP. Selain sedang mempersiapkan semua pemenuhan persyaratannya, kita juga akan menyurat ke Menteri Pertahanan (Menhan),” ujar Dominggus di Manokwari, Kamis (6/1/2022).

Mantan Bupati Manokwari dua periode itu mengungkap bahwa terkait penerimaan tersebut, khusus bagi prajurit TNI Angkatan Darat telah mendapat persetujuan dari Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa saat melakukan kunjungan kerja ke Manokwari, belum lama ini.

“Sudah ada persetujuan, jadi menyangkut pembiayaan pendidikannya nanti akan ditanggung bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se Papua Barat,” kata Dominggus.

Selain akan membuka kembali penerimaan anggota dan prajurit TNI Angkatan Darat, Lembaga Adhyaksa di Papua Barat juga turut meramaikan jalur afirmasi Otsus dengan akan membuka penerimaan jaksa, dengan kuota yang dipersiapkan sebanyak 250 orang.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat, Wilhelmus Lingitubun, mengatakan penerimaan tersebut akan dibagi dua, yakni 200 orang khusus untuk formasi jaksa sedangkan sisanya akan mengisi formasi tata usaha.

“Kita di Papua Barat ini memang sangat kekurangan sumber daya manusia (SDM). Secara kuantitas jumlahnya masih jauh dari yang seharusnya, terlebih lagi untuk jaksa,” kata Lingitubun.

Sebelumnya, Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), Maxsi Nelson Ahoren, menegaskan bahwa pada 2022 ini akan banyak penerimaan afirmasi Otsus, bukan hanya terkait penerimaan sebagai anggota Polri/TNI maupun jaksa, namun juga Kemenpolhukam, Kemenag, Kemenkeu, hingga IPDN.

“Kami sudah berkoordinasi terkait penambahan penerimaan afirmasi tersebut. Jadi selain ada penerimaan Polri, TNI dan jaksa, kami juga mendorong penerimaan Hukum dan HAM, keagaman, Keuangan dan kuota IPDN lebih dari sebelumnya,” ujar Maxsi.

“Kami juga sedang berupaya agar kalau bisa STPDN berdiri di Papua Barat seperti halnya di Papua. Itu beberapa program kerja sama yang kita dorong di tahun ini,” katanya lagi. (LP7/Red)