Tetapkan Tersangka Kasus KAWAL, Polda PB Tunggu Audit BPK

Published on

MANOKWARI, Linkpapua.com – Polda Papua Barat menunggu hasil audit kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Komunitas Anak Wondama Abdi Lingkungan (KAWAL). Penyidik menyebut progres kasus ini akan bergulir lebih cepat.

“Target kita adalah perkara ini akan segera dituntaskan dan diserahkan ke kejaksaan melalui skema P21 dan tahap II,” kata Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Papua Barat, Kombes Pol. Romylus Tamtelahitu, Rabu (16/2/2022).

Baca juga:  Kapolri Promosikan Karo SDM Polda Papua Barat dan Kapolres Raja Ampat

Romylus menegaskan, pihaknya telah berkonsultasi dengan BPK RI. Saat ini proses audit tengah berjalan.

“Penyidik sisa menunggu hasil penghitungan kerugian keuangan negara dari BPK RI. Kita sudah komunikasi baik dengan BPK RI maupun Kejati Papua Barat,” ucapnya.

Menurut Romylus, kasus ini menjadi salah satu prioritas. Mengenai siapa yang berpotensi menjadi tersangka, pihaknya masih enggan merinci.

Baca juga:  Penetapan Tersangka Kasus Korupsi ATK di BPKAD Sorong Tunggu Audit BPK RI

Kasus pemberian hibah ormas KAWAL dilakukan melalui APBD 2018 dan APBD Perubahan 2018 serta APBD 2019. Nilai hibah mencapai Rp6,1 miliar.

Kasus ini sempat bergulir lewat praperadilan. Adalah Yan Anton Yoteni yang mengajukan gugatan praperadilan terhadap Polda Papua Barat.

Yoteni menggugat soal pencantuman namanya dalam SPDP yang dianggap melanggar prosedur hukum. Pihak Yoteni berasumsi, pencantuman namanya keliru karena ia masih berstatus terlapor. Bukan tersangka.

Baca juga:  Komplotan Pencuri di Manokwari Gasak Brankas KPU, Libatkan Pelajar dan ASN

Namun, gugatan Yoteni ditolak majelis hakim.

Menanggapi hasil praperadilan, Romylus menilai putusan hakim telah memenuhi rasa keadilan. Ini menunjukkan tidak ada kekeliruan dalam prosedur yang ditempuh penyidik.

“Kita patut bersyukur bahwa kebenaran dan keadilan sudah ditegakkan melalui putusan hakim prapid yang dimenangkan oleh Polda Papua Barat,” ungkapnya. (LP2/Red)

Latest articles

UMP Papua Barat 2027 Dibahas, Pekerja Ingin Upah Naik-Pengusaha Perkuat Rekrutmen...

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – Dewan Pengupahan Papua Barat mulai membahas proyeksi penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027. Pembahasan tersebut mempertimbangkan hasil survei pekerja, kemampuan perusahaan,...

More like this

Cegah Aksi Premanisme, Ops Pekat Polda Papua Barat Lakukan Patroli Dialogis

MANOKWARI, Linkpapua.id– Dalam rangka mencegah aksi premanisme serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat...

Yohanes Agus Rijanto Gantikan Sulastiana sebagai Wakapolda Papua Barat

MANOKWARI, Linkpapua.id – Brigjen Pol. Yohanes resmi menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda)...

Brigjen Sulastiana Akhiri Masa Tugas di Papua Barat, Sampaikan Pesan Moral ke Personel

MANOKWARI, Linkpapua.id-Mengakhiri masa tugas dan pengabdian, Wakapolda Papua Barat Brigjen Pol. Dr. Sulastiana, M.Si.,...