MANOKWARI, LinkPapua.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat Ali Baham Temongmere meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat penyelesaian program dan kegiatan tahun anggaran 2026. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat kini hanya memiliki dua bulan, yakni November dan Desember, untuk menuntaskan pekerjaan administrasi maupun fisik.

“Ini sudah awal bulan Oktober, menyisakan November dan Desember, berarti hanya ada dua kali lagi Senin awal bulan,” ujar Ali Baham di Kantor Gubernur Papua Barat, Senin (5/10/2026).

Keterbatasan waktu tersebut menjadi perhatian bagi seluruh pimpinan OPD karena pekerjaan pemerintah tersebar di tujuh kabupaten di Papua Barat. Pengawasan diperlukan agar pelaksanaan program di lapangan tetap berjalan sesuai rencana hingga akhir tahun anggaran.

Ali Baham mengingatkan OPD tidak menunggu pengujung tahun untuk menyelesaikan pekerjaan yang seharusnya dilakukan secara bertahap. Penundaan berisiko membuat pekerjaan fisik menumpuk dan mendorong pelaksanaan kegiatan secara terburu-buru.

Menurutnya, percepatan pekerjaan tidak boleh hanya diarahkan untuk meningkatkan serapan APBD. Kualitas pekerjaan dan manfaat anggaran bagi masyarakat tetap harus menjadi ukuran dalam pelaksanaan program pemerintah.

Tingginya serapan APBD, kata Ali Baham, tidak otomatis menunjukkan keberhasilan pembangunan jika pekerjaan fisik belum selesai. Pemerintah juga harus memastikan hasil belanja memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ali Baham meminta seluruh tugas dan tanggung jawab OPD berjalan sesuai ketentuan serta dapat dipertanggungjawabkan. Hal itu mencakup penyelesaian administrasi sekaligus pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan.

Pengawasan menjadi perhatian karena program pemerintah tidak hanya berlangsung di lingkungan perkantoran Pemprov Papua Barat. OPD harus memastikan kondisi pekerjaan di tujuh kabupaten sesuai dengan laporan administrasi yang disampaikan.

Selain itu, setiap kendala yang menghambat pelaksanaan program diminta segera diidentifikasi dan ditangani. Evaluasi juga perlu melihat kemajuan fisik dan manfaat kegiatan, bukan hanya angka realisasi anggaran.

Dengan sisa waktu dua bulan, Ali Baham meminta OPD memanfaatkan waktu yang tersedia untuk menyelesaikan pekerjaan secara terukur. Dia menegaskan seluruh tanggung jawab pemerintah pada akhirnya harus memberikan manfaat bagi masyarakat Papua Barat.

“Dengan waktu yang semakin terbatas, dua bulan terakhir tahun anggaran 2026 harus menjadi momentum bagi seluruh OPD untuk membuktikan kinerja, bukan sekadar mengejar angka serapan APBD. Setiap anggaran yang dibelanjakan harus menghasilkan pekerjaan berkualitas dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya. (LP14/red)