Usai Evaluasi KPK, Gubernur Papua Barat Perintahkan OPD Percepat Pembenahan Aset hingga Pengadaan

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.id – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan memimpin rapat lintas organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mempercepat tindak lanjut hasil evaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pembenahan mencakup pengelolaan aset hingga pengadaan barang dan jasa.

Rapat tersebut merupakan tindak lanjut evaluasi Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Wilayah V KPK yang berlangsung pada 15–17 September 2026. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat akan mengevaluasi perkembangan tindak lanjut tersebut setiap pekan sebelum melaporkannya kepada KPK selama tiga bulan.

Baca juga:  HUT Ke-80 RI, Gubernur Dominggus Komitmen Siapkan Generasi Emas Papua Barat

“Tadi Bapak Gubernur langsung memimpin rapat sebagai bentuk tindak lanjut dari hasil evaluasi KPK. Setiap minggu kita evaluasi dan nantinya akan memberikan laporan kepada KPK selama tiga bulan,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat Ali Baham Temongmere kepada wartawan usai rapat di Mansinam Beach Hotel, Manokwari, Senin (5/10/2026).

Ali Baham mengatakan tindak lanjut rekomendasi KPK mulai menunjukkan perkembangan di sejumlah OPD. Pembenahan meliputi pengelolaan aset, pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRP, barang milik daerah, serta pengadaan barang dan jasa.

Baca juga:  Pemprov Papua Barat Serahkan Bus Rp1,3 Miliar untuk SMA Keberbakatan Olahraga

“Jadi dari hasil pemaparan, tindak lanjut dari Pemprov sudah menunjukkan hasil yang signifikan dari seluruh OPD, baik menyangkut aset, pokok pikiran (Pokir) DPRP, penertiban barang milik daerah serta pengadaan barang dan jasa,” katanya.

Meski demikian, Ali Baham mengatakan masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan Pemprov Papua Barat. Pemerintah daerah menargetkan seluruh rekomendasi hasil evaluasi KPK dapat dipenuhi sesuai waktu yang ditentukan.

Baca juga:  Ratusan Pemuda Papua Barat Deklarasi Dukung Prabowo-Gibran

“Mudah-mudahan beberapa waktu akan datang sudah bisa dipenuhi seperti apa yang diharapkan dari hasil evaluasi KPK,” ucapnya.

Evaluasi mingguan dilakukan untuk memastikan tindak lanjut rekomendasi KPK berjalan di setiap OPD. Pemprov Papua Barat juga mendorong agar pembenahan tidak berhenti pada rapat dan laporan administratif. (LP14/red)

Latest articles

UMP Papua Barat 2027 Naik 7,19 Persen, Apindo Waspadai PHK-Serikat Pekerja...

0
MANOKWARI, LinkPapua.id - Rekomendasi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua Barat 2027 sebesar 7,19 persen menjadi Rp4.118.000 mendapat tanggapan berbeda dari kalangan pengusaha dan...

More like this

UMP Papua Barat 2027 Naik 7,19 Persen, Apindo Waspadai PHK-Serikat Pekerja Nilai Kenaikan Sudah Cukup

MANOKWARI, LinkPapua.id - Rekomendasi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua Barat 2027 sebesar 7,19...

UMP Papua Barat 2027 Naik 7,19 Persen, Derek Ampnir Ungkap Pertimbangan dan Strategi Pengawasan Perusahaan

MANOKWARI, LinkPapua.id – Dewan Pengupahan Provinsi Papua Barat merekomendasikan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP)...

UMP Papua Barat 2027 Naik 7,19 Persen Jadi Rp4,118 Juta, Upah Sektor Migas dan Tambang Rp6,303 Juta

MANOKWARI, LinkPapua.id – Dewan Pengupahan Provinsi Papua Barat merekomendasikan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP)...