MANOKWARI, Linkpapua.com—Pengurus provinsi (pengprov) Pesatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Provinsi Papua Barat, harus bisa mandiri dalam mengelola organisasi.

Kemandirian tersebut dapat dibuktikan dengan kemampuan menyelenggarakan berbagai event tanpa berharap bantuan (pemerintah), karena kondisi itu akan membebani pemerintah.

Demikian disampaikan Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw dalam sambutannya saat menghadiri musyawarah ke II Pengprov PBVSI, Sabtu (17/6/2023).

Waterpauw berharap, pengurus terpilih kelak mampu mengembangkan cabang olahraga bola voli di Papua Barat.

“Terlebih khusus menyangkut pembinaan usia dini dan pengembangan kualitas pelatih secara berjenjang,” tegas Waterpauw.

Sekretaris DPD KONI Papua Barat Jhonny Saiba mengatakan, pelaksanaan musprov mengacu pada aturan dasar dan aturan rumah tangga PBVSI.

“Musyawarah kepengurusan ini wajib dilaksanakan dalam rangka memilih pengurus definitif agar cabang olahraga ini bisa ikut dalam pra PON XXI mendatang,” kata Saiba.

Dalam kesempatan yang sama, Saiba berharap, ketua terpilih PBVSI segera menyusun kepengurusan agar dapat dilaporkan ke KONI. Untuk selanjutnya dilaporkan ke KONI pusat dan Pengurus Besar PBVSI.

“Agar cabor PBVSI Papua Barat terdaftar sebagai peserta pra PON,” ujar Saiba berharap.

Ketua Panitia musprov, Yohanes Iwanggin mengatakan, musyawarah PBVSI II, ini dihadiri tujuh pengurus kabupaten (pengkab) yakni Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Fakfak, dan Kaimana. (LP3/Red)