WFA ASN Periode Mudik Lebaran 2026 Berlaku Mulai Hari Ini, Cek Jadwalnya!

Published on

JAKARTA, LinkPapua.id – Pemerintah resmi memberlakukan kebijakan work from anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN) selama lima hari pada periode mudik Lebaran Idulfitri 2026 yang dimulai hari ini, Senin (16/3/2026). Langkah ini diambil untuk memberikan fleksibilitas bagi para abdi negara dalam merencanakan perjalanan mudik tanpa mengabaikan kewajiban bekerja.

“Kami sudah mengeluarkan surat edaran terkait kebijakan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel, yaitu dua hari sebelum libur nasional dan cuti bersama Hari Nyepi, serta tiga hari setelah libur nasional dan cuti bersama hari raya Idulfitri,” ujar Menteri PANRB Rini Widyantini dalam keterangannya, beberapa waktu lalu.

Baca juga:  87 Ribu Ajukan Reaktivasi Usai 13,5 Juta PBI JKN Nonaktif

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2026 yang menjadi landasan teknis bagi seluruh instansi. Skema WFA ini dijadwalkan berlangsung pada tanggal 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret 2026.

“Kami mengimbau para pimpinan instansi agar mengatur penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan ASN secara mandiri dan selektif, serta tetap memastikan layanan publik yang berdampak langsung kepada masyarakat berjalan optimal,” kata Rini.

Baca juga:  Muhammadiyah Manokwari Salat Id Hari Ini, Warga Harap Edukasi soal Hisab

Pimpinan instansi di tingkat pusat maupun daerah diberikan kewenangan penuh untuk mengatur proporsi pegawai yang bekerja secara remote. Penentuan tersebut harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan beban kerja dan kebutuhan organisasi masing-masing.

Pemerintah menjamin bahwa layanan publik yang bersifat strategis dan esensial akan tetap beroperasi secara normal selama periode ini. Sektor-sektor vital seperti kesehatan, keamanan, dan transportasi tidak diperkenankan mengendurkan pelayanan kepada masyarakat.

Baca juga:  PSSI Gaet Pelatih Belanda Frank van Kempen Latih Timnas Indonesia U-20

“Pimpinan instansi juga diminta melakukan pengawasan berkelanjutan dan membagi proporsi ASN yang bekerja di kantor maupun secara fleksibel sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ucap Rini.

Dengan adanya skema ini, diharapkan tumpukan kendaraan pada puncak arus mudik dapat terurai lebih efektif. Para ASN diminta untuk tetap menjaga produktivitas dan responsivitas meski bekerja di luar kantor selama masa Lebaran. (*/red)

Latest articles

UMP Papua Barat 2027 Naik 7,19 Persen, Apindo Waspadai PHK-Serikat Pekerja...

0
MANOKWARI, LinkPapua.id - Rekomendasi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua Barat 2027 sebesar 7,19 persen menjadi Rp4.118.000 mendapat tanggapan berbeda dari kalangan pengusaha dan...

More like this

Kementerian ATR/BPN Dampingi Masyarakat Hukum Adat di Papua Barat dan Papua Barat Daya dalam Pendaftaran Tanah Ulayat

Sorong, Linkpapua.id - Dalam proses pengadministrasian tanah ulayat terdapat tiga langkah administrasi tanah yang...

Anti-Fraud JKN, BPJS Kesehatan Perkuat Pengawasan hingga Siapkan Sanksi

JAKARTA, LinkPapua.id – BPJS Kesehatan memperkuat pengawasan dan pengendalian kecurangan dalam penyelenggaraan program Jaminan...

Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026

Jakarta, Linkpapua.id - Lebih dari 58.000 kasus pertanahan tercatat masuk ke Kementerian Agraria dan...