JAKARTA, LinkPapua.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan pengawasan ketat terhadap ASN yang nantinya menjalankan kebijakan Work From Home (WFH) satu hari seminggu dengan memanfaatkan sistem GPS pada aplikasi SIMPEG. Langkah ini diambil guna memastikan pegawai tetap produktif bekerja di rumah dan tidak menyalahgunakan waktu untuk bepergian di tengah upaya pemerintah menekan konsumsi BBM.

“Setelah itu mereka mendaftar, jam 07.30 mereka absen online dan kemudian handphone wajib on. Dari situ nanti petugas piket bisa mengetahui lokasinya, GPS-nya harus dibuka. Jadi lokasinya kalau ketahuan dia di, jalan-jalan, kan ketahuan gitu. Mungkin salah satunya nanti, mungkin, salah satunya bisa saja, mekanisme SIMPEG itu yang kita pakai,” kata Tito kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (25/3/2026).

Tito menjelaskan skema pemantauan ini merujuk pada keberhasilan sistem administrasi pegawai saat masa pandemi COVID-19 lalu. Penggunaan teknologi ini dinilai efektif untuk mendeteksi keberadaan pegawai secara real-time selama jam kerja berlangsung.

“Jadi begitu untuk menjaga karyawan itu betul-betul working from home, dia ada di rumah, supaya nggak lari-lari ke mana ke mari yang nanti malah nambah BBM, dulu zaman COVID, mereka wajib untuk handphone-nya on,” imbuhnya.

Eks Kapolri ini menegaskan penerapan WFH tidak akan mengganggu jalannya roda pemerintahan karena Indonesia sudah memiliki pengalaman serupa. Ia meyakini koordinasi tetap berjalan lancar meski sebagian besar pegawai bekerja secara jarak jauh.

“Nggak masalah kalau saya. Saya yakin nggak akan masalah, karena ini bukan pengalaman pertama ini. Ini pada waktu zaman COVID itu kan WFH bahkan sempat hanya WFO-nya hanya 25%. Kemendagri itu 25%, WFO jalan juga. Jadi, bukan sesuatu yang baru, kita punya pengalaman,” tegas Tito.

Kendati demikian, Tito memberikan catatan khusus bagi sektor pelayanan publik yang bersifat esensial dan darurat. Sektor-sektor tersebut dipastikan tetap beroperasi secara tatap muka atau Work From Office (WFO) guna menjamin layanan kepada masyarakat tidak terputus.

“No problem. Ya, pemda juga ada banyak pengalaman. Cuma mungkin karena daerah ini ada kepala daerah baru, nanti saya akan kasih penjelasan pada mereka. Hal-hal yang esensial seperti angkutan, kemudian yang melayani emergensi, rumah sakit, kebersihan harus tetap jalan,” tuturnya.

Kebijakan WFH satu hari seminggu ini muncul sebagai respons pemerintah dalam menghadapi potensi krisis energi akibat konflik di Timur Tengah. Saat ini, kepastian pemberlakuan hari WFH tersebut tinggal menunggu laporan final dan pengumuman resmi dari Presiden Prabowo Subianto.

“Udah rapat kemarin, rapat hampir 3 atau 4 jam. Ya, tapi kita sepakat untuk satu suara berarti yang menyampaikan, ya saya nggak tahu siapa, (diumumkan) di Istana. Apakah Pak Menko PMK, apakah Menko Ekonomi, ataukah nanti oleh Pak Mensesneg (yang mengumumkan). Jadi, kita hanya memberikan masukan-masukan saja, tapi saya nggak berwenang untuk menyampaikan ke publik,” pungkasnya. (*/red)