MANOKWARI, linkpapua.com- Pemkab Manokwari membeberkan, sekitar 60 kendaraan dinas saat ini masih dalam penguasaan mantan pejabat. Pemkab telah melayangkan surat perintah pengembalian, namun belum direspons.

“Ini yang kita mau tertibkan karena kendaraan dinas ini kan aset daerah. Lagi pula ini jadi temuan BPK. Ada kendaraan dinas yang masih dibawa pejabat yang sudah pensiun dan belum dikembalikan,” kata Kepala BPKAD Pemkab Manokwari Fery lukas, Jumat (29/10/21).

Menurut Fery, kendaraan itu dominan dalam penguasaan pejabat yang sudah purna tugas atau pensiun. Sebagian lagi pindah tugas, tapi masih membawa kendaraan dinas ke tempat tugas yang baru.

Menurutnya, dari tahun-tahun sebelumnya, pihaknya telah mengeluarkan surat pemberitahuan agar kendaraan dinas yang masih dikuasai segera dikembalikan. Tapi belum direspons sampai sekarang.

Dari data terbaru yang dimiliki BPKAD, sekitar 60 unit kendaraan dinas yang masih dikuasai oleh pejabat Manokwari yang telah memasuki purna tugas maupun yang pindah tugas ke Provinsi Papua Barat.

Dari jumlah tersebut ada juga kendaraan yang telah di dum. Namun belum dilunasi.

“Tapi kami tetap masih memberikan kesempatan kepada pejabat bersangkutan untuk segera melunasi kendaraan dinas yang telah didum, sebelum perbup dikeluarkan. Kalau perbup sudah keluar, tidak ada toleransi lagi. Kendaraan akan segera ditarik paksa,” tegas Fery.

Berkaca dari peristiwa ini akan dikeluarkan peraturan bupati terkait pembatasan waktu kendaraan dinas yang akan didum. Jika dalam dua tahun belum dilunasi, akan ditarik kembali dan dialihkan ke pejabat lainnya.

Fery berharap ada kerja sama yang baik dari pejabat yang bersangkutan. Setidaknya segera merespons surat yang telah dikirimkan ke alamat rumah masing-masing.

“Kami harapkan surat pemkab direspons. Mohon kerja sam dari semua pihak. Karena itu adalah aset daerah. Harus dikembalikan,” ketusnya.

Ferry menambahkan, sejauh ini ada beberapa pejabat yang tetap menunjukkan itikad baik. Mereka dengan sukarela menyerahkan kendaraan dinas setelah pensiun.

“Ini yang harusnya dicontoh. Pihak-pihak yang bersangkutan harus dengan kesadaran sendiri mengembalikan randis itu,” imbuhnya. (LP3/red)