BINTUNI, Linkpapua.com – Sembilan guru honorer SD-SMP Negeri Terpadu di Kali Kodok, Ditrik Bintuni, mengadu ke DPRD Teluk Bintuni, terkait persoalan hak gaji mereka yang sudah lima bulan tak dibayar, Senin (31/5/2021).

Natalia Dessy Wulaningrum S.Pd perwakilan dari guru honorer mengatakan mereka akhirnya menyampaikan hal ini ke DPRD setelah mendapat saran dari Wakil Ketua SMP Negeri Terpadu, Robert Manibuy.

“Kami menyampaikan hal-hal kepada DPRD sebagai wakil rakyat. Kami sudah melalui prosedur menyampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah, Dinas Pendidikan, Kasubag Perencanaan Keuangan, serta yang terakhir kami sudah menyampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Drs. Albertus Anofa, dan kami masih belum juga mendapatkan hak kami,” kata Dessy.

Sudah melakukan berbagai cara untuk mendapat hak sebagai guru honorer, kata Dessy, pihaknya merasa penting untuk menyampaikan suara kepada DPRD.

“Tanggapan dari pimpinan DPRD melalui Bapak Sekwan, Mesak Pasalli, secara lisan sudah mengundang pihak Dinas Pendidikan. Hingga saat ini masih menunggu dari Dinas Pendidikan untuk dapat memberikan informasi secara resmi. Terkait alasan yang menyebabkan enam bulan kami bekerja, tetapi hak kami belum diberikan,” Dessy.

Para guru honorer bekerja berdasarkan kontrak kerja sejak 2009. Dimulai dari Kepala Dinas kala itu, Buce maboro, dilanjutkan almarhum Derek Lokden, terakhir dilanjutkan perpanjangan kontrak Nicolaus Nimbapuw. Selama itu, hingga tahun lalu, pembayaran hak mereka lancar.

“Padahal, untuk tenaga kerja guru dan medis, Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati menandatangani serta menginstruksikan kami untuk tenaga guru dan medis untuk bekerja seperti biasa,” ucap Dessy.

“Pada tahun kedua ini secara lisan disampaikan pada bulan Mei bahwa kami tidak dapat menerima hak kami sesuai dengan kontrak kerja kami,” imbuhnya.

“Harapan kami tenaga kontrak ya jelas mendapatkan hak kami karena kami bekerja sesuai dengan kontrak. Kami sudah menunjukan dedikasi kami di bidang pendidikan melalui prestasi kerja kami di tingkatan provinsi maupun di tingkat nasional,” beber Dessy.

Wakil Ketua I DPRD Teluk Bintuni, Ir. Herlina Husain, mengatakan sudah mendengarkan persoalan hak yang harus diterima oleh guru honorer. “Kami nanti hari Kamis akan mem-follow up terus masalah ini. Kami harap dinas terkait bisa hadir,” katanya.

“Kita harus memberikan apresiasi kepada guru-guru walaupun dari bulan Januari 2021 hingga saat ini haknya belum diterima, tetapi mereka tetap melakukan proses mengajar,” ucapnya.

“Saya berharap persoalan ini terselesaikan dengan cepat karena persoalan ini menyangkut isi perut. Dinas terkait menyelesaikan secara tuntas serta memberikan kejelasan jika memang ada persoalan perubahan atau prosedur,” tuturnya.

Menanggapi hal ini, Asisten III Bidang Pendidikan, Izaac Lokon, mengatakan bahwa pihaknya baru menerima laporan terkait persoalan guru honorer ini. Rencananya akan diselesaikan pekan ini sekaligus mengundang instansi terkait. (LP5/red)