Pemekaran Provinsi Kuriwamesa Masuk Usulan Pansus RUU Otsus DPR Papua Barat

Published on

MANOKWARI, Linkpapua.com-Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus (RUU Otsus) bersama tim ahli yang terdiri atas akademisi dan aktivis telah menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai implementasi UU Otsus. Dalam RPP itu salah satu poin yang diusulkan adalah pemekaran Kuriwamesa menjadi provinsi.

Ketua Pansus RUU Otsus DPR Papua Barat, Yan Anton Yoteni, menyebut usulan itu berasal dari masyarakat. Saat turun ke Kabupaten Teluk Wondama untuk mendapatkan masukan dari masyarakat bagi pembobotan RPP Otsus, masyarakat mengusulkan untuk pemekaran Kuriwamesa.

Baca juga:  Dominggus Pimpin Deklarasi "Papua Tanah Damai" Bersama Lintas Tokoh

“Masyarakat sampaikan Manokwari raya sudah ada Provinsi Papua Barat, Sorong raya akan ada Provinsi Papua Barat Daya sehingga diharapkan ada juga pemekaran provinsi Kuriwamesa untuk mengakomodir sejumlah kabupaten di wilayah selatan agar lengkap di wilayah adat Doberay dan Bomberay,” beber Yoteni, Rabu (1/9/2021).

Baca juga:  Kanwil Kemenkum Papua Barat Ikuti FGD Evaluasi ZI menuju WBK dan WBBM

Selain Wondama, tim pansus juga turun ke wilayah Sorong raya dan Manokwari raya. Dikatakannya, karena usulan pemekaran itu berasal dari masyarakat sehingga wajib dimasukkan ke dalam usulan RPP.

Baca juga:  Papua Barat Jadi Provinsi Pertama Miliki Perda Kawasan Tanpa Rokok

“Persoalan nanti jadi atau tidak yang terpenting aspirasi ini kita sampaikan. Tentu ini juga akan menjadi perhatian dari DPR Papua Barat,” tambah dia.

Di UU Otsus ini, menurut Yoteni, sudah menjunjung tinggi keberadaan orang Papua sehingga patut disyukuri. RPP ini merupakan usulan dari masyarakat adat yang diboboti oleh para tenaga ahli. (LP3/Red)

Latest articles

Revisi Perdasus DBH Migas Capai 17 Pasal, DPRP Siapkan Skema BLT...

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – DPRP Papua Barat menyusun revisi Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 22 Tahun 2022 tentang pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan...

More like this

Revisi Perdasus DBH Migas Capai 17 Pasal, DPRP Siapkan Skema BLT untuk Masyarakat Adat Sebyar

MANOKWARI, LinkPapua.id – DPRP Papua Barat menyusun revisi Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 22...

Perdasus DBH Migas Dirombak, Bupati Bintuni Desak Hak Masyarakat Adat Sebyar Jadi Prioritas

MANOKWARI, LinkPapua.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Teluk Bintuni mendesak perubahan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus)...

Bawa Potensi Mangrove Papua Barat ke COP31 Turki, Prof Charlie Tekankan Hak Masyarakat Adat

ANTALYA, LinkPapua.id – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Barat Prof Charlie D...