MANOKWARI, linkpapua.com- Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama Kejaksaan Tinggi menyepakati penerimaan formasi Jaksa jalur Afirmasi tahun 2022. Jalur ini menyiapkan 250 kuota untuk seluruh kabupaten dan kota.
“Secara kuantitas kita memang kekurangan SDM. Jumlah jaksa yang ada di Papua Barat sekarang masih kurang dari yang seharusnya,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat W Lingitubun, Rabu (5/1/2022).
Dia menyebutkan, penerimaan ini akan menggunakan skema dua bidang. 50 formasi akan diberikan kepada tata usaha. Sedang 200 sisanya untuk formasi jaksa.
“Perjuangan ini menggunakan dana Otsus dan dana tersebut melalui daerah-daerah di Papua Barat. Kalau biasanya kan dana tersebut lebih besar dari pemerintah provinsi,” ungkapnya.
Direstui Kejagung dan Kemenpan RB
Sekitar November 2021, utusan Pemerintah Papua Barat dan para bupati/wali kota serta MRP Papua Barat mendatangi Kejaksaan Agung dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Kedatangan mereka dalam rangka membicarakan penerimaan jaksa afirmasi.
“Terakhir kita bersama dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan DPRD Otsus dan beberapa staf dari Kantor Gubernur pada November lalu
Saat itu saya mintakan 250 untuk jaksa dan tata usaha dan diterima oleh Menpan RB,” kata Kajati Papua Barat W Lingitubun.
Lalu pada Bulan Desember 2021, Gubernur, Sekda dan Para Bupati kemudian mendatangi Kemenpan RB
“Saat itu Menpan RB memberitahukan bahwa akan ada penerimaan 250 calon jaksa dan tata Usaha,” tuturnya.
Seharusnya kata Kajati, sudah dilakukan penerimaan pada tahun 2021. Namun menjadi pertimbangan, karena waktu sudah memasuki akhir tahun sehingga di undur hingga 2022.
“Diharapkan pada bulan Mei 2022 sudah dilakukan penerimaan calon jaksa dan tata usaha. Ini dilakukan secara maraton,” ujarnya.
Gubernur Papua Barat Ikut Merestui
Penerimaan Jaksa OAP yang akan diadakan tahun 2022 ini mendapat respons positif dari Pemerintah Papua Barat. Gubernur Dominggus Mandacan dalam setiap kegiatan terus menyampaikan hal tersebut.
Menyadari Provinsi Papua Barat masih tingginya angka pengangguran, Dominggus mengajak semua pihak agar terus berupaya mendorong pengurangan pengangguran dan kemiskinan.
“Mari kita bergandeng tangan untuk mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Papua Barat” kata Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, baru-baru ini saat menghadiri Natal Bersama dengan ASN.
Dominggus mengatakan, melalui dana otonomi khusus, Papua Barat akan mendapatkan kuota 250 calon jaksa dan tata usaha di Kejaksaan. Hal ini telah direstui oleh Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Papua Barat.
“Kita akan mendapat tambahan kuota calon jaksa dan tata usaha di Kejaksaan. Tahun ini akan di terealisasikan,” kata Dominggus.
Menurut dia, pembiayaan penerimaan calon jaksa berasal dari dana otonomi khusus dan dikhususkan bagi Orang Asli Papua.(LP2/red
