SORONG, Linkpapua.com – Ketua Komisi I DPR Papua Barat Abdullah Gazam mengimbau masyarakat ikut menjaga situasi kamtibmas di Kota Sorong. Ia berharap semua dapat menahan diri dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang menjurus pada SARA.
Imbauan disampaikan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh salah seorang advokat saat berorasi di depan kantor Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri Sorong pada 3 Januari lalu. Orasi bernuansa sara itu memicu kemarahan sekelompok warga.
“Mari, sama-sama kita jaga situasi kamtibmas di Kota Sorong tetap kondusif. Tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Percayakan kasus dugaan penistaan agama ini kepada pihak berwajib dan sesuai koridor hukum yang berlaku,” ucap Gazam.
Diketahui, kasus dugaan penistaan agama tersebut telah dilaporkan ke Polres Sorong. Ihwal kasus ini bermula saat sejumlah advokad dari LBH Kaki Abu menggelar orasi sebagai bentuk protes atas pemindahan 6 tersangka kasus penganiayaan anggota TNI di Posramil Kisor, Maybrat.
Gazam menekankan, isu sara merupakan salah satu celah yang sangat potensial untuk membenturkan atau mengadu domba masyarakat di Papua Barat. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat di Papua Barat dan khusus Kota Sorong agar bisa menahan diri supaya tidak bertindak di luar kendali.
“Percayakan kasus ini sepenuhnya kepada kepolisian. Masyarakat mesti mewaspadai adanya “penumpang gelap” dalam kasus ini yang ingin mengambil kesempatan dalam kesempitan dengan tujuan hendak mengacaukan stabilitas daerah,” ujarnya.
Gazam memaklumi sikap reaktif masyarakat atas kasus dugaan penistaan agama ini. Akan tetapi, caleg Papua Barat asal daerah pemilihan dapil 3 ini mengingatkan bahwa sikap berlebihan dalam merespons permasalahan yang terjadi justru bisa memperkeruh situasi dan kondisi daerah.
Kehidupan umat beragama di Papua Barat diakui paling rukun. Toleransi antaragama juga cukup tinggi. Oleh karena itu, lanjut Gazam, suasana yang ada ini mesti dijaga.
“Kita mesti memupuk terus kerukunan kehidupan umat Bergama di Papua Barat. Caranya tidak mudah terprovokasi dan bisa menahan diri dari berbagai tindakan yang bisa memicu terjadinya konflik di tengah masyarakat,” tutupnya. (LP2/Red)
