Panja Revisi Tatib DPR Papua Barat Sudah Selesaikan Tugas

Published on

MANOKWARI, linkpapua.com – Panitia Kerja (Panja) Revisi Tata Tertib DPR Papua Barat telah menyesaikan kajian mengenai pengisian kursi Wakil Ketua 4 DPR. Panja memberi sejumlah rekomendasi yang menjadi prasyarat figur untuk posisi itu.

Ketua Panja Revisi Tatib DPR Papua Barat Zeth Kadakolo mengatakan hasil kerja panja tersebut sudah ditetapkan tinggal dilakukan paripurna persetujuan.

“Panja sudah selesaikan tugas revisi tatib Nomor 1 tahun 2020 dalam 3 hari terakhir. Selanjutnya tinggal diparipurnakan pada Rabu esok tanggal 16 Februari. Yang direvisi berkaitan dengan adanya penambahan 1 kakil ketua dari Fraksi Otsus,” ujarnya Selasa (15/2/2022) setelah rapat panja di salah satu hotel di Manokwari.

Baca juga:  Inflasi Papua Barat 5,00 Persen di April 2026, Dipicu Transportasi

Diungkapkan Zeth, setelah disahkan selanjutnya akan dikonsultasikan ke Kemendagri untuk selanjutnya dievaluasi.
Keputusan ini akan dievaluasi di Kemendagri untuk selanjutnya diperbaiki sesuai hasil evaluasi itu untuk digunakan dalam proses kedewanan lebih lanjut.

Baca juga:  Penangkapan YS di Maybrat Bukan Pelaku Penyerangan Posramil Kisor

Tatib yang diputuskan yaitu mekanisme pengangkatan wakil ketua 4. Disebutkan Zeth, proses pemilihan wakil ketua 4 dari fraksi otsus akan dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat.

“Yaitu mengacu pada naskah akademik tentang penetapan anggota DPR otsus berdasarkan ranking,” jelasnya.

Baca juga:  Pertamina Patra Niaga Lakukan Penyesuaian Harga BBM Non Subsidi

Lebih lanjut dikatakan politisi Nasdem itu, prasyarat sebagai Wakil Ketua DPR Papua Barat dari Fraksi Otsus yaitu keterwakilan ranking dari masing-masing daerah pengangkatan. Selanjutnya ada juga syarat besaran keterwakilan suku dan besaran luas wilayah.

Dalam penentuan tersebut kata Zeth, juga akan melibatkan akademisi dari Universitas Cendrawasih (Uncen) Jayapura.(LP3/Red)

Latest articles

Revisi Perdasus DBH Migas Capai 17 Pasal, DPRP Siapkan Skema BLT...

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – DPRP Papua Barat menyusun revisi Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 22 Tahun 2022 tentang pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan...

More like this

Revisi Perdasus DBH Migas Capai 17 Pasal, DPRP Siapkan Skema BLT untuk Masyarakat Adat Sebyar

MANOKWARI, LinkPapua.id – DPRP Papua Barat menyusun revisi Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 22...

Perdasus DBH Migas Dirombak, Bupati Bintuni Desak Hak Masyarakat Adat Sebyar Jadi Prioritas

MANOKWARI, LinkPapua.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Teluk Bintuni mendesak perubahan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus)...

Bawa Potensi Mangrove Papua Barat ke COP31 Turki, Prof Charlie Tekankan Hak Masyarakat Adat

ANTALYA, LinkPapua.id – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Barat Prof Charlie D...