MANOKWARI, linkpapua.com – Pemerintah Provinsi Papua Barat menetapkan lima prioritas pembangunan di 2023. Lima prioritas ini dirumuskan dalam musyawarah rencana pembangunan (musrembang).

Beberapa poin krusial juga dihasilkan sebagai fokus penanganan. Di antaranya pertumbuhan ekonomi yang masih rendah, inflasi yang tinggi dan indeks pembangunan manusia yang di bawah rata-rata nasional.

Selain itu tingginya tingkat ketimpangan pendapatan, tingginya presentasi tingkat kemiskinan, tingginya angka pengangguran terbuka serta indeks kesenjangan wilayah yang signifikan dan lain sebagainya.

“Ini menjadi tantangan dan tugas kita bersama untuk memperbaiki capaian kinerja di berbagai sektor pembangunan di tahun 2023,” ujar Wakil Gubernur Papua Barat Mohammad Lakotani saat membuka Musrembang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Papua Barat 2023, Selasa (26/4/2022).

“Mempertimbangkan tantangan, maka provinsi Papua Barat menetapkan lima prioritas pembangunan tahun 2023,” ujarnya.

Lima prioritas pembangunan tersebut di antaranya percepatan pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Peningkatan kualitas SDM unggul, berkarakter dan kontekstual Papua Barat serta perlindungan sosial.

Selanjutnya, peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah serta kualitas pengelolaan tata ruang daerah. Peningkatan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan dan peningkatan tata kelola pemerintahan dan pemantapan tata kelola otonomi khusus berbasis stabilitas wilayah.

“Dengan menetapkan prioritas pembangunan, pemerintah juga membuat perkiraan dan target yang realistis dalam RKPD Papua barat tahun 2023 dengan berpedoman pada RDP provinsi Papua Barat 2023-2026,” jelasnya.(LP9/Red)