KPU Pegaf Ingatkan Parpol Penuhi Persyaratan untuk Verfak

Published on

PEGAF, Linkpapua.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pegunungan Arfak (Pegaf) menggelar sosialisasi Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024. Selain perwakilan parpol, sosialisasi yang digelar Jumat (29/7/2022), tersebut juga dihadiri Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Pegaf.

Ketua KPU Pegaf, Hery Towansiba, dalam kesempatan tersebut menyampaikan aturan dalam pelaksanaan pemilu harus dipahami oleh setiap parpol peserta pemilu. “Kita harapkan dalam proses tahapan pemilu yang sudah berlangsung ini peserta pemilu sudah memahami aturan agar dalam prosesnya berjalan lancar. Kita harus menunjukan bahwa pelaksanaan pemilu di Pegunungan Arfak bisa berjalan dengan baik yang tentu perlu keterlibatan semua pihak,” ujarnya.

Baca juga:  KPU Teluk Bintuni Terima 1.130 Bilik Suara Pemilu 2024

Sementara, Komisioner KPU Pegaf Bidang Teknis Pemilu, Yosak Saroy, mengatakan bahwa tahapan verifikasi yang dilakukan KPU di daerah adalah bagi partai yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi oleh KPU RI.

“Jika partai politik sudah dinyatakan lolos verifikasi administrasi oleh KPU RI, maka KPU didaerah akan melanjutkan tahapan verifikasi faktual (verfak). Verifikasi faktual ini meliputi susunan pengurus, sekretariat partai, hingga keterwakilan 30 persen perempuan. Ini yang menjadi dasar apakah partai tersebut lolos verifikasi atau tidak. Sehingga ini yang perlu diperhatikan oleh pengurus partai di Pegunungan Arfak,” bebernya.

Baca juga:  Dilepas Bupati Bernard, Ribuan Warga Tumpah Ruah di Pawai Budaya HUT ke-13 Mansel

Sementara itu, khusus sejumlah partai politik yang telah memiliki kursi di DPR RI, jika sudah dinyatakan lolos verifikasi administrasi oleh KPU RI, secara otomatis dapat dipastikan menjadi partai yang dapat mengikuti pemilu pada 2024 mendatang.

Baca juga:  Wapres Gibran Puji Pasar Sanggeng Manokwari, Harap Dorong Ekonomi Daerah

Dalam kesempatan itu, dia juga menegaskan bahwa pengurus yang datanya didaftarkan melalui Sipol, tidak boleh terdaftar sebagai ASN, TNI-Polri, kepala kampung maupun yang berkaitan dengan BUMN serta BUMD.

“Pengurus partai juga wajib memiliki KTP dengan domisili di Pegunungan Arfak. Memang dengan adanya Sipol juga membantu kita KPU di daerah karena datanya sesuai yang diinput oleh setiap partai politik,” tuturnya. (LP3/Red)

Latest articles

Pemkab Manokwari Perkuat Kolaborasi Pentahelix Wujudkan Transisi Energi

0
MANOKWARI, Linkpapua.id – Pemerintah Kabupaten Manokwari mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan pentahelix guna mempercepat transisi energi dan mendukung pembangunan daerah yang lebih...

More like this

Pustu Mbenti Pegaf Belum Optimal, Ketua DPRPB Minta Pemda Bertindak

PEGAF, LinkPapua.id – Ketua DPR Provinsi Papua Barat (DPRPB) Orgenes Wonggor mendesak pemerintah daerah...

Bupati Bintuni Nginap di Moyeba Usai Warga Pulang dari Pengungsian, Pastikan Seluruh Fasilitas Normal 

TELUK BINTUNI, LinkPapua.id – Bupati Teluk Bintuni Yohanis Manibuy menginap di Kampung Moyeba untuk...

Marzel Doni Dilepas, Herly Purnama Disambut Adat-Apel Parade Kapolres Mansel

MANSEL, LinkPapua.id - Polres Manokwari Selatan (Mansel), Papua Barat, menggelar upacara pisah sambut Kapolres...