Penjabat Gubernur Papua Barat Akan Mediasi Kaitan Empat Distrik

Published on

JAKARTA, Linkpapua.com – Empat distrik yang saat ini berada wilayah pemerintahan Kabupaten Tambrauw menjadi hangat pasca meroketnya percepatan pemekaran Provinsi Papua Barat Daya (PBD) dan sempat diwarnai aksi protes.

Pasalnya, empat distrik, yakni Kebar, Amberbaken, Mubrani, dan Senopi memilih kembali ke Kabupaten Manokwari.

Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, mengatakan persoalan ini telah diserahkan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat, Nataniel D. Mandacan, selaku salah satu tokoh yang terlibat saat itu.

Baca juga:  Gubernur Papua Barat Minta Dukungan ESDM-DPN Tertibkan Tambang Rakyat

“Empat distrik yang dibawa ke Tambrauw sekarang setelah dimekarkan mereka minta kembali lagi ke Manokwari dan itu bagian aspirasi yang sudah disampaikan. Dalam hal empat distrik itu saya serahkan kepada Pak Sekda karena beliau pelaku langsung terlibat di dalamnya. Beliau sampaikan dan harapannya itu dikembalikan ke Kabupaten Manokwari,” ujar Waterpauw, Senin (5/9/2022).

Waterpauw akan membangun komunikasi yang bertujuan memediasi Bupati Manokwari dengan Penjabat Bupati Tambrauw dibantu legislatif, serta Majelis Rakyat Papua Barat, serta stakeholder yang ada.

Baca juga:  Lebaran di Manokwari? Yuk Silaturahmi ke Open House Wagub-Sekda Papua Barat

“Terkait dengan pihak-pihak itu wajar. Tidak ada masalah. Nanti kita komunikasi. Saya pikir komunikasi adalah bahasa yang utama. Sekarang ada aksi di kantor pemerintah, di DPR, MRP. Tidak ada masalah, yang penting wajar saja,” tuturnya.

Waterpauw menyampaikan, sah-sah saja jika aspirasi masyarakat terus digaungkan. Akan tetapi, kata dia, selaku pemerintah daerah dalam hal ini sebagai penghubung, bukan pengambil kebijakan.

Baca juga:  Asisten II Papua Barat Minta Seluruh ASN Ikut Vaksnasi Covid-19

“Saya sudah sampai kepada saudara-saudara di sana. Aspirasi jalan terus, tapi kami dari pimpinan ini punya tugas dan tanggung jawab menyalurkan aspirasi. Itu bagian yang kita olah dan kita sebagai penghubung bukan sebagai pengambil keputusan. Tetapi, masyarakat taat asas, ada pikiran dan harapan juga disampaikan tidak dengan paksa,” tuturnya. (LP9/Red)

Latest articles

OJK Dukung Kepastian Hukum Penanganan Kredit Macet di Bank

0
JAKARTA, LinkPapua.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam penanganan kredit macet di sektor perbankan. Kepastian hukum dinilai perlu untuk mendukung...

More like this

Anggota DPR RI Obet Rumbruren Ingatkan Pengawasan Ketat Program MBG di Manokwari

MANOKWARI, LinkPapua.id – Anggota Komisi IX DPR RI Obet A Rumbruren meminta pengawasan ketat...

Anggota DPR RI Obet Rumbruren Ingatkan Pengelola MBG di Manokwari: Jangan Cuma Cari Untung!

MANOKWARI, LinkPapua.id – Anggota Komisi IX DPR RI Obet A Rumbruren memberikan peringatan kepada...

Pansus DPRP Papua Barat Soroti Besarnya SiLPA di LKPJ Pemprov 2025

MANOKWARI, LinkPapua.id – Panitia Khusus (Pansus) DPRP Papua Barat menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan...