DPR Papua Barat Tetapkan APBD Perubahan 2022 Defisit Rp1,1 Triliun

Published on

MANOKWARI, Linkpapua.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat melalui sidang paripurna dalam rangka pembahasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2022, Rabu (28/9/2022), telah menetapkan dan menyepakati APBD Perubahan.

Total jumlah pendapatan sebelum perubahan sebesar Rp6.311.850.381.289. Namun, setelah perubahan mengalami peningkatan Rp806.981.207.925 sehingga total anggaran pendapatan Rp7.118.831.589.214.

Total Belanja sebelum perubahan sebesar Rp6.778.259.711.635. Setelah perubahan Rp8.231.270.054.516,00 sehingga belanja pemerintah Papua Barat bertambah sebesar Rp1.453.010.342.881.

Baca juga:  DPR Soroti Sektor Pendidikan Papua Barat: Anggaran Besar, Mutu Tertinggal

Sementara, total surplus (defisit) sebelum perubahan sebesar Rp466.409.330.346. Namun, setelah perubahan Rp1.112.438.465.302 sehingga devisit Papua Barat bertambah Rp646.029.134.956.

Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, mengatakan setelah mendengarkan pemandangan akhir fraksi masih ada catatan yang sifatnya membangun. Hal ini dalam rangka menegakkan pemerintahan yang bersih, profesional, cerdas, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

“Dari pemandangan akhir fraksi-fraksi di DPR sungguh berharga sehingga dapat dijadikan instrumen dalam pengambilan keputusan penyusunan materi APBD Perubahan di masa mendatang,” paparnya.

Baca juga:  Akreditasi RSUD Papua Barat Turun, Dewan Minta Susun Roadmap dalam 6 Bulan

Menurut dia, masih banyak hal yang perlu dikerjakan dan dibenahi, khusunya masih terbatasnya sumber daya dalam peningkatan kinerja.

Dia pun mengajak untuk saling bahu-membahu guna meningkatkan menyejahterakan masyarakat melalui pembangunan di semua sektor.

“Eksekutif dan legislatif pada dasarnya merupakan mitra kerja dalam menjalankan tugas pemerintahan. Kita berkewajiban untuk membangun daerah dengan melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” paparnya.

Baca juga:  Vaksinasi di Papua Barat: Manokwari Sentuh 69%, Pegaf Terendah

Dia juga menekankan agar meninggalkan kepentingan pribadi dan kelompok guna kepentingan kesejahteraan masyarakat yang sebagian besar masih terbatas pada akses pelayanan umum maupun pembangunan secara luas.

“Sesulit apa pun keadaannya, kalau kita selalu bersatu dan bahu-membahu saya yakin kita akan bisa meraih keberhasilan untuk Provinsi Papua barat,” ucapnya. (LP9/Red)

Latest articles

DBH Migas Papua Barat Terancam Dipangkas 81 Persen pada 2027, DPRP...

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – DPRP Papua Barat menyoroti rencana pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas hingga 81 persen pada 2027. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi memengaruhi...

More like this

DBH Migas Papua Barat Terancam Dipangkas 81 Persen pada 2027, DPRP Siapkan Sikap

MANOKWARI, LinkPapua.id – DPRP Papua Barat menyoroti rencana pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas...

Data Honorer Papua Barat Membengkak Jadi 1.200, Orgenes Wonggor Minta Pengangkatan Dibatasi

MANOKWARI, LinkPapua.id – Ketua DPRP Papua Barat Orgenes Wonggor meminta pemerintah daerah membatasi pengangkatan...

BKD Papua Barat Bahas Tuntutan PPPK 2022 Bersama DPRP, Pengangkatan Jabatan Fungsional-Gaji Berkala

MANOKWARI, LinkPapua.id – BKD Papua Barat membahas sejumlah tuntutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja...