MANOKWARI, Linkpapua.com –Pemprov Papua Barat telah merumuskan skema restrukturisasi OPD yang merujuk pada efisiensi. Evaluasi kinerja dan uji kompetensi pejabat pimpinan tinggi pratama pada OPD dinilai sebagai hal normatif. Bukan tendensius.

Demikian yang disampaikan Penjabat Sekda Papua Barat Dance Sangkek. Ia mengatakan, dalam manajemen ASN, jabatan eselon 2 selayaknya tidak lebih dari lima tahun. Dalam rentang lima tahun harus ada evaluasi.

“Kalau yang kurang dari lima tahun harus dilakukan uji kompetensi. Sehingga yang kita hasilkan adalah birokrat yang benar-benar kompetensi,” ujar Dance Sangkek, Kamis (16/3/2023).

Ia mengemukakan, perlunya dilakukan evaluasi terhadap mereka yang telah menjabat lebih dari lima tahun karena beberapa pertimbangan. Pertama, mendorong kaderisasi birokrasi tetap bergerak dinamis.

Kedua kata Dance, agar kinerja pejabat punya parameter yang terukur.

“Nanti setelah evaluasi dan uji kompetensi keluar dua rekomendasi. Kalau bagus dia masih disitu. Kalau tidak bagus dirolling. Dipertahankan di jabatan yang sama atau pindah dalam level eselon yang sama. Jadi tidak diganti. Makanya pegawai negeri wajib ikut yang namanya evaluasi dan uji kompetensi,” paparnya.

Evaluasi jabatan dan uji kompetensi kata dia hingga saat ini tidak terjadi. Dan hanya terjadi pada saat momen politik.

“Langkah yang akan dilakukan saat ini adalah langkah yang mau meletakkan dalam prosedur normatif. Sebagai ASN yang menduduki jabatan harus taat pada asas,” ujar Dance.

Dia berharap agar proses birokrasi ini tidak dilihat dengan tendensi politik. Sehingga nantinya akan tertinggal dari yang lain. Melainkan sebut Dance, ini sebuah proses menuju pendewasaan birokrasi.

“Uji kompetensi bukan hanya beberapa OPD, melainkan seluruh OPD harus mengikuti evaluasi. Uji kompetensi ini harus mendapat dukungan penuh dari ASN,” pintanya.

Dijelaskan Dance, uji kompetensi merupakan momentum bagi Papua Barat untuk menghasilkan birokrat mumpuni. Ia juga mengingatkan bahwa tantangan ASN di masa depan kian komplet.

“Jika kita tidak mempersiapkan SDM dari sekarang, kita akan tertinggal jauh. Karena itu uji kompetensi ini harus dimulai. Kita ingin Papua Barat jadi provinsi terdepan dengan mutu ASN,” imbuh Dance. (LP9/Red)