Bakal Calon Ketua PWI Papua Barat tak Boleh Berafiliasi dengan Parpol

Published on

MANOKWARI, linkpapua.com- Panitia Konfrensi Daerah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Papua Barat secara resmi membuka pendaftaran calon ketua PWI Papua Barat periode 2023-2028. Ketua Steering Committe Amstrong Lucas mengatakan terdapat sejumlah persyaratan bagi calon ketua PWI.

Dari beberapa persyaratan yang ada, salah satu yang paling spesifik yakni larangan bakal calon berafiliasi dengan partai politik tertentu.

Baca juga:  290 Rider Trabas Jalur 'Jelajah Bumi Wapramasi' Perayaan 1 Dekade SPMX

”Persyaratannya minimal 30 tahun, wartawan aktif, menjadi anggota PWI sekurang-kurangnya 3 tahun, bersertifikat wartawan utama, menjadi anggota biasa sekurang-kurangnya 3 tahun, surat keterangan dari pimpinan perusahaan tempat kerja, bukan pengurus atau anggota partai, tidak berafiliasi dengan partai dan berdomisili di Ibukota Provinsi Papua Barat ketika terpilih,”ungkap Lucas saat konferensi pers, Selasa (25/4/2023).

Selain itu, terdapat persyaratan administrasi lainnya. Seperti Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan Surat Bebas Narkoba.

Baca juga:  Hermus Tutup Rangkaian Peringatan HUT Manokwari dengan Ajakan Bersatu

Sementara itu, Ketua Panita Konferensi IV PWI Papua Barat, Jems Aisoki mengungkapkan bahwa nantinya konferensi ini akan di hadiri anggota dan pengurus PWI di Papua Barat dan Papua Barat Daya.

“Konferensi akan menghadirkan 100 peserta dari Papua Barat dan Papua Barat Daya. Ada dua materi yang menjadi pembahasan meliputi tantangan dan harapan PWI di Era Globalisasi dan kesiapan PWI dalam mengawal demokrasi,” jelas dia.

Baca juga:  Koalisi HERO Tutup Pintu Tambahan Partai Koalisi

Pembukaan pendaftaran Calon Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Papua Barat dimulai sejak tanggal 25 April hingga 1 Mei 2023. Sedangkan Konfrensi direncanakan akan terselenggara pada 19-20 Mei mendatang.(LP3/Red)

Latest articles

Regulasi OAP, MRPB Tegaskan Berani Tolak Pasal Tak Akomodatif

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) menegaskan keberanian untuk menolak pasal dalam regulasi Orang Asli Papua (OAP) yang dinilai belum mengakomodasi kebutuhan...

More like this

Regulasi OAP, MRPB Tegaskan Berani Tolak Pasal Tak Akomodatif

MANOKWARI, LinkPapua.id – Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) menegaskan keberanian untuk menolak pasal dalam...

Mudah Pindah Faskes JKN, Bumil di Manokwari Terbantu Sambut Persalinan Anak Ke-4

MANOKWARI, LinkPapua.id – Ibu hamil (bumil) peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Ema Onawame (27)...

Patrick Meyer Dorong Penguatan Anggaran Perumda Minyei Arfak

MANOKWARI, Linkpapua.id-Anggota Komisi II DPRK Manokwari Patrick Y. Meyer mendorong Pemerintah Kabupaten Manokwari memberikan...