MANOKWARI, Linkpapua.com- Wakil Ketua DPR Papua Barat Saleh Siknun meminta koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten tetap berjalan meski urusan pendidikan sudah dialihkan ke kabupaten. Koordinasi dibutuhkan agar program pengembangan pendidikan tetap berjalan berkesinambungan.

“Pemerintah provinsi tetap harus berkoordinasi dengan kabupaten. sehingga apa yang bisa dibantu oleh provinsi itu dilakukan oleh provinsi walaupun kewenangan pendidikan sudah dikasih ke kabupaten,” ujar Saleh usai menghadiri upacara Hardiknas di halaman kantor Gubernur Papua Barat, Selasa (2/5/2023).

Saleh berharap koordinasi tersebut penting. Di antaranya untuk peningkatan mutu guru dan fasilitas pendidikan.

Selain itu, problem utama yang dihadapi saat ini yakni bagaimana semua orang asli Papua bisa menikmati pendidikan mulai dari SD sampai SLTA. Sebab masih banyak OAP yang tidak tersentuh pendidikan dasar karena keterbatasan akses.

“Kita punya tanggung jawab membuat regulasi sehingga mereka bisa belajar sampai selesai dan kemudian mereka menikmati fasilitas pendidikan yang ada,” ungkapnya.

Menurut Saleh, provinsi bisa membantu program peningkatan kapasitas guru. Lalu kemudian membantu pendidikan lewat yayasan-yayasan pendidikan swasta.

“Karena memang yang kita dapatkan hari ini untuk pendidikan lembaga pendidikan negeri tidak jadi persoalan. Yang menjadi persoalan lembaga pendidikan yang dikelola swasta mereka mempunyai keterbatasan pendanaan,” katanya.

Sehingga dia berharap pemerintah provinsi bisa membantu yayasan-yayasan swasta yang punya jumlah siswa cukup banyak, tapi minim fasilitas. Apalagi mereka banyak menampung peserta didik orang asli Papua.

Menurut Saleh, pada lembaga swasta tidak hanya soal jumlah, akan tetapi fasilitas belajar juga terbatas. Sehingga pemerintah harus membantu lembaga swasta untuk menyiapkan fasilitas-fasilitas pendidikan. (LP9/Red)