25.7 C
Manokwari
Minggu, Agustus 10, 2025
25.7 C
Manokwari
More

    Penanganan Stunting di Teluk Bintuni Belum Optimal, Perlu Kerja Sama OPD

    Published on

    TELUK BINTUNI, LinkPapua.com – Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Teluk Bintuni, Franky Mobilala, mengungkapkan penanganan stunting di Teluk Bintuni belum optimal karena masih banyak organisasi perangkat daerah (OPD) terkait yang belum terlibat secara langsung.

    Padahal, kata Franky, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Teluk Bintuni menargetkan penurunan angka stunting menjadi 14 persen pada 2024 nanti. Makanya, untuk mencapai target itu diperlukan kerja sama yang baik antara Dinas Kesehatan dan OPD terkait.

    Baca juga:  Lepas 149 CPNS Ikuti Prajabatan, Wabup Teluk Bintuni: Jangan Bikin Gerakan Tambahan

    “Dibandingkan dengan Provinsi Papua Barat, Kabupaten Teluk Bintuni memiliki angka stunting yang masih terendah, yakni 22 persen dari 27 persen. Hal ini menunjukkan adanya penurunan angka stunting di Bintuni,” ujar Franky saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (12/7/2023).

    Franky juga menyebutkan sebelum penanganan stunting dilakukan, Dinas Kesehatan telah melakukan tindakan gizi dengan menempatkan petugas gizi di setiap puskesmas di Teluk Bintuni.

    Beberapa hari yang lalu, penanganan stunting telah dilakukan langsung kepada masyarakat di Tahiti, dengan didirikannya posyandu.

    Baca juga:  9 Tersangka Kasus Pemalsuan Dokumen CPNS Resmi Diserahkan ke Kejati Papua Barat

    “Saya, bersama Ibu Ketua Dharma Wanita, Dinas Kesehatan, menjadi bapak asuh bagi enam anak yang mengalami stunting di Tahiti,” ungkap Franky.

    Ia pun berharap agar semua pimpinan OPD dapat berperan aktif dalam menurunkan angka stunting di Teluk Bintuni. Ia telah memerintahkan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) untuk menangani stunting yang belum terjadi melalui program 1.000 hari kerja atau 1.000 hari sebelum kelahiran.

    Baca juga:  Wakil Bupati Teluk Bintuni Instruksikan OPD Aktif Jalankan Program Penurunan Stunting

    “Program ini mencakup masa sebelum menikah, masa setelah menikah, hingga masa kehamilan satu bulan. Kami akan mengawal setiap tahap dan memastikan gizi tercukupi serta menjalani pola hidup yang sehat,” ucapnya.

    Franky menjelaskan langkah-langkah tersebut dilakukan guna menurunkan angka stunting dan mencegah terjadinya kasus stunting.

    “Seluruh puskesmas telah mendapatkan perintah untuk melakukan pengawalan sejak awal kehamilan, dari bulan nol harus diawasi,” terangnya. (LP5/Red)

    Latest articles

    Pemerintah Tetapkan 18 Agustus 2025 sebagai Cuti Bersama Nasional

    0
    JAKARTA, LinkPapua.id - Pemerintah menetapkan 18 Agustus 2025 sebagai cuti bersama nasional. Kebijakan ini diambil untuk memeriahkan peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI sekaligus memperkuat...

    More like this

    Pemerintah Tetapkan 18 Agustus 2025 sebagai Cuti Bersama Nasional

    JAKARTA, LinkPapua.id - Pemerintah menetapkan 18 Agustus 2025 sebagai cuti bersama nasional. Kebijakan ini...

    Polres Teluk Bintuni Dukung Program Swasembada Pangan Nasional

    MANOKWARI, Linkpapua.id-Dalam rangka mendukung program Swasembada Pangan Nasional Tahun 2025, Kapolres Teluk Bintuni memberikan...

    Laga Persahabatan Futsal PWI-Kemenag Papua Barat Perkuat Kolaborasi

    MANOKWARI, LinkPapua.id - Laga persahabatan futsal antara Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Papua Barat dan...