JAYAPURA, LinkPapua.com – Wakil Presiden (Wapres), Ma’ruf Amin, menanggapi pertanyaan awak media tentang sejumlah pihak yang menilai bahwa konflik yang terjadi di beberapa wilayah Papua kerap kali disebabkan ketidakpercayaan masyarakat setempat dengan pemerintah pusat.
Wapres Ma’ruf Amin menyatakan langkah persuasif melalui dialog merupakan cara terbaik dalam mendapatkan solusi penanganan konflik.
“Saya kira kita sedang berusaha menghilangkan ketidakpercayaan itu melalui dialog dengan tokoh-tokoh agama, tokoh HAM, pegiat HAM tadi, dengan juga tokoh adat, dan berbagai pihak,” tutur Wapres dalam keterangan pers usai memimpin Rapat Koordinasi Badan Pengarah Papua Terkait Progres Kesiapan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Sentra Sarpras Pemprov di Empat Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua dan Kebijakan Pendukung Lainnya di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Selasa (10/10/2023).
Ia mengungkapkan selain melalui pertemuan resmi dengan pemangku kepentingan, pemerintah juga berupaya mengedepankan dialog dengan berbagai lapisan masyarakat.
“Banyak hal yang di luar rapat formal ini kita lakukan beberapa hal yang bisa kita selesaikan. Juga dialog-dialog di tingkat sektoral. Jadi kegiatan-kegiatan sektoral itu kita lakukan dialog,” ungkapnya.
Dengan demikian, kata Wapres, dialog tersebut dapat menjadi solusi terbaik untuk menemukan akar permasalahan setiap konflik dan menjembatani apa yang menjadi keinginan masyarakat Papua.
“Melalui itu kita harapkan hal-hal yang menjadi salah pengertian akan hilang. Akan terus kita lakukan itu (dialog), di mana letaknya (ketidakpercayaan). Karena yang penting apa yang menjadi keinginan masyarakat Papua itu apa,” tuturnya.
Namun, Wapres Ma’ruf Amin menegaskan bahwa dialog dengan kelompok-kelompok yang berseberangan akan terus dilakukan sepanjang dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Kalau untuk bicara merdeka tentu tidak ada (dialog). Kalau merdeka itu harga mati. Itu bukan solusi,” pungkasnya.
Dalam keterangan pers ini, Wapres Ma’ruf didampingi Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin; Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), John Wempi Wetipo; Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Ridwan Rumasukun; dan Pj Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk. (*/Red)
