Alot! Sisa Pemkab Teluk Wondama Belum Teken NPHD Pilkada 2024

Published on

MANOKWARI, linkpapua.com– Pemkab Teluk Wondama hingga hari ini belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada 2024. Wondama menjadi satu satunya kabupaten di Papua Barat yang meneken NPHD Pilkada.

Sebelumnya, Pemprov Papua Barat dan 6 kabupaten telah menandatangani NPHD. Pemkab Manokwari menjadi daerah pertama yang menyepakati dana hibah pilkada.

Lalu Fakfak menjadi kabupaten keenam. Fakfak meneken NPHD pada Sabtu lalu.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat Abdul Muin Salewe, Senin (13/11/2023) mengatakan, sesuai dengan surat Mendagri Nomor 900.1.1/16888/Keuda tanggal 2 November 2023, NPHD harus diteken paling lambat 10 November 2023. Ia membenarkan tersisa Teluk Wondama yang belum menyepakati nilai hibah.

Baca juga:  Gubernur BI Perry Warjiyo Resmikan Gedung Kantor Perwakilan Papua Barat

“Sisa Kabupaten Teluk Wondama yang belum menandatangani NPHD. Namun pembahasan telah dilakukan bersama antara KPU Kabupaten Teluk Wondama dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama. Dalam pembahasan tersebut telah disepakati nominal atau besaran anggaran namun masih ada kendala yakni mekanisme pencairan,” terang Muin.

Baca juga:  DKPP Sidangkan Aduan Dugaan Perzinaan Komisioner KPU Papua Barat, Digelar Tertutup

Saat dikonfirmasi lebih jauh tentang apa kendalanya, mantan Ketua KPU Manokwari tersebut enggan menjelaskan. Menurutnya, kendala tersebut merupakan persoalan Pemda Teluk Wondama.

“Komunikasi kami dengan KPU Teluk Wondama semalam, teman-teman KPU Teluk Wondama sebenarnya siap mengeksekusi (tanda tangan) jika sesuai dengan NPHD yang disepakati. Namun pemda (Teluk Wondama) yang masih belum ada kata sepakat terkait besaran pencairan tahap pertama maupun tahap kedua, sehingga petunjuk kami dari KPU Provinsi untuk tidak melakukan penandatangan jika tidak sesuai dengan isi NPHD karena 14 hari setelah penandatanganan NPDH, Pemda wajib mencairkan 40 persen dari nilai yang disepakati,” tambahnya.

Baca juga:  Kunker Jokowi, Pangdam Kasuari dan Kapolda Papua Barat Pimpin Apel Gelar Pasukan Pengamanan

Berikut daftar 6 kabupaten yang sudah meneken NPHD plus Pemprov Papua Barat :

Provinsi Papua Barat Rp. 200.032.010.000
Kabupaten Manokwari Rp. 50.000.000.000
Kabupaten Pegunungan Arfak Rp. 37.321.581.233
Kabupaten Kaimana Rp. 47.816.915.000
Kabupaten Manokwari Selatan Rp. 20.953.812.000
Kabupaten Teluk Bintuni Rp. 54.999.430.000
Kabupaten Fak Fak Rp 39.928.177.000.
(Rls/red)

Latest articles

DPRP Ingatkan Pemekaran DOB Pegunungan Meiyakh-Puncak Arfak Tak Sekadar Aspirasi, 10...

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – Ketua DPRP Papua Barat, Orgenes Wonggor, mengingatkan rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Pegunungan Meiyakh dan Kabupaten Puncak Arfak tidak...

More like this

DPRP Ingatkan Pemekaran DOB Pegunungan Meiyakh-Puncak Arfak Tak Sekadar Aspirasi, 10 Distrik Harus Disiapkan

MANOKWARI, LinkPapua.id – Ketua DPRP Papua Barat, Orgenes Wonggor, mengingatkan rencana pembentukan Daerah Otonomi...

Musprov PORDI Papua Barat Jadi Momentum Regenerasi Kepemimpinan, Haryono Calon Tunggal Ketua

MANOKWARI, Linkpapua.id – Pengurus Provinsi Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia (PORDI) Papua Barat menggelar Musyawarah...

Papua Barat Kerja Sama Lintas Provinsi Kendalikan Malaria di Perbatasan

MANOKWARI, LinkPapua.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat memperkuat kerja sama lintas provinsi dengan...