KSP: Masyarakat tak perlu takut ke TPS

Published on

MANOKWARI,Linkpapuabarat.com-Kantor Staf Presiden mengimbau masyarakat tidak takut datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menyalurkan hak suara pada Pilkada serentak 9 Desember 2020.

“Kalau masyarakat pergi ke pasar biasa-biasa saja, lalu tidak mau ke TPS karena alasan takut COVID-19 itu tidak masuk akal. Iya, karena protokol kesehatan di TPS diterapkan sangat ketat dibandingkan pasar,” ucap Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden, Rumadi Ahmad di Manokwari, Senin (7/12)

Kantor Staf Presiden yang diwakili Tenaga Ahli Utama Kedeputian V, Rumadi Ahmad pada Senin (7/12) melakukan kunjungan ke Papua Barat untuk memastikan kesiapan pelaksanaan Pilkda di daerah ini.

Baca juga:  Festival Budaya Papua Barat Resmi Dibuka: Upaya Nyata Lestarikan Budaya Daerah

Dalam kunjungan itu KSP menggelar pertemuan di Manokwari bersama Gubernur Papua Barat, Ketua KPU, Bawaslu, Kodam XVIII/Kasuari, serta Kepala Biro Operasional Polda Papua Barat.

Ia menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang menjadi perhatian pemerintah pada Pilkada serentak tahun 2020, antara lain aspek keamanan, penerapan protokol kesehatan serta seluruh sarana prasana yang dibutuhkan.

“Pilkada ini merupakan pilihan politik cukup berat bagi presiden, maka KSP diutus ke daerah-daerah untuk memastikan bahwa semua aspek tadi siap,” katanya.

Baca juga:  Inspiratif! Dr dr Vina Ariesta Raih Woman Empower Women Award 2024

Selain sarana prasarana serta langkah persuasif yang akan diambil KPU dalam mencegah penularan COVID-19 pada Pilkada, kunjungan ini untuk memastikan bahwa seluruh penyelenggara di daerah siap.

“Termasuk memastikan bahwa seluruh penyelenggara sehat dan sudah menjalani rapid test. Sehingga bisa dipastikan masyarakat aman saat datang ke TPS,” ujarnya.

Rumadi mengutarakan pada pertemuan selama hampir tiga jam itu, KPU Papua Barat memberikan pemaparan cukup lengkap. KPU juga memastikan bahwa protokol kesehatan akan diterapkan secara ketat.

Baca juga:  Masyarakat Adat Sampaikan Aspirasi Hak Ulayat Bandara Anggi ke Gubernur Papua Barat

Bagitu juga laporan Bawaslu, bahwa protokol kesehatan dan sarana prasarana pendukungnya menjadi obyek wajib dalam pengawasan Pilkada.

“Sehingga dapat dipastikan bahwa protokol kesehatan di TPS jauh lebih ketat dibandingkan super market maupun pasar tradisional. Dengan demikian masyarakat tidak perlu takut untuk ke TPS,” ujarnya lagi.

“Sekali lagi kami mengimbau masyarakat yang di daerahnya ada Pilkada, jangan ragu-ragu datang ke TPS dan menyalurkan aspirasinya,” demikian Rumadi Ahmad. (LPB1/red)

Latest articles

Mendagri Tito Usulkan Pembatasan Biaya Kampanye Pilkada Usai Rentetan OTT

0
JAKARTA, LinkPapua.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan pembatasan biaya kampanye bagi setiap pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Usulan itu...

More like this

Hasani Ulman Ungkap Status Sertifikat Hak Ulayat Eks PTPN II Prafi Bisa Picu Konflik Agraria

MANOKWARI, LinkPapua.id – Anggota DPR Papua Barat (DPRP) Fraksi Otonomi Khusus (Otsus) Hasani Ulman...

DPRP Kritik Proses Masuk Investasi ke Papua Barat: Jangan Jadikan Lembaga Adat ‘Pemadam Kebakaran’

MANOKWARI, LinkPapua.id – Anggota DPRP Papua Barat (DPRP) Fraksi Otonomi Khusus (Otsus) Hasani Ulman...

96 Calon Penerima Hibah Papua Barat, Kesbangpol Tunggu APBD Perubahan

MANOKWARI, LinkPapua.id – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Papua Barat masih menunggu pembahasan...