Kanwil Kemenkumham Papua Barat Bangun Budaya Anti Korupsi

Published on

MANOKWARI, Linkpapua.com– Dalam rangka meningkatkan integritas pegawai dan mewujudkan Good Government dan Clean Governance, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Papua Barat menyelenggarakan kegiatan Pembangunan Budaya Anti Korupsi. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kanwil dan diikuti oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di luar Kota Manokwari secara daring melalui Zoom meeting, Selasa (6/8/2024).

Dengan tema “Kumham Pabar Mengabdi dengan Bersih dan Tulus Wujudkan Indonesia Emas,” kegiatan ini bertujuan menginternalisasi nilai-nilai anti korupsi sebagai bagian dari budaya kerja dan etos organisasi.

Baca juga:  Vaksinasi Massal Pelajar di SMPN 1 Manokwari, Dominggus Minta Orang Tua Edukasi Anak

Melalui Releasenya, Kepala Divisi Administrasi James Edward Sinaga, menyatakan bahwa penyuluhan dan pembangunan gerakan budaya anti korupsi di instansi pemerintah merupakan langkah strategis untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Piet Bukorsyom, dalam sambutannya, menegaskan bahwa tindakan korupsi tidak hanya melanggar hukum dan etika, tetapi juga bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan keadilan.

“Korupsi adalah ancaman terhadap kemanusiaan, hak publik, serta organisasi dan keberlangsungan bangsa dan negara. Oleh karena itu, manajemen ASN harus ditata kelola dengan baik agar lebih profesional dan bersih dari korupsi, gratifikasi, dan pungutan liar yang merugikan masyarakat,” ujarnya.

Baca juga:  Senam di SLB Panca Kasih Manokwari, Roma Megawanty Disambut Antusias

Kakanwil juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi digital melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam pemberantasan korupsi.

“Manfaatkan kecanggihan teknologi informasi sebagai media pengawasan pemberantasan korupsi. Media sosial dapat menjadi kontrol yang ampuh bagi masyarakat untuk turut serta melakukan pengawasan. Terapkan sanksi tegas terhadap pelaku korupsi, gratifikasi, dan pungutan liar baik di Kanwil maupun di UPT. Mari bersama-sama membangun mindset aparatur birokrasi yang ber-AKHLAK secara sungguh-sungguh dan konsisten agar menjadi pelopor budaya anti korupsi,” tambahnya.

Baca juga:  Didukung SKK Migas-KKKS, 36 Wartawan Ikuti UKW PWI Angkatan IX di Manokwari

Kakanwil mengajak seluruh pegawai untuk bersatu padu membangun budaya anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari kebiasaan bersih dan jujur dalam aktivitas sehari-hari.

“Integritas yang terbangun akan berdampak pertama-tama bagi diri sendiri hingga lingkungan sekitar. Terus membangun lingkungan Kanwil Kemenkumham Papua Barat yang ber-AKHLAK dan bersih dari segala bentuk korupsi dan pelanggaran hukum lainnya,” tutupnya.(LP3/Red)

Latest articles

UMP Papua Barat 2027 Naik 7,19 Persen, Apindo Waspadai PHK-Serikat Pekerja...

0
MANOKWARI, LinkPapua.id - Rekomendasi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua Barat 2027 sebesar 7,19 persen menjadi Rp4.118.000 mendapat tanggapan berbeda dari kalangan pengusaha dan...

More like this

UMP Papua Barat 2027 Naik 7,19 Persen, Apindo Waspadai PHK-Serikat Pekerja Nilai Kenaikan Sudah Cukup

MANOKWARI, LinkPapua.id - Rekomendasi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua Barat 2027 sebesar 7,19...

UMP Papua Barat 2027 Naik 7,19 Persen, Derek Ampnir Ungkap Pertimbangan dan Strategi Pengawasan Perusahaan

MANOKWARI, LinkPapua.id – Dewan Pengupahan Provinsi Papua Barat merekomendasikan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP)...

UMP Papua Barat 2027 Naik 7,19 Persen Jadi Rp4,118 Juta, Upah Sektor Migas dan Tambang Rp6,303 Juta

MANOKWARI, LinkPapua.id – Dewan Pengupahan Provinsi Papua Barat merekomendasikan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP)...