Berpotensi jadi Alat Politik, Plt Bupati Wondama Minta Distribusi Bantuan Ditunda Sampai Pilkada 

Published on

MANOKWARI,Linkpapua.com – Plt Bupati Teluk Wondama Derek Ampnir menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menunda penyaluran bantuan kepada masyarakat menjelang hari pencoblosan 27 November. Derek menyebut, penyaluran bantuan saat ini tidak kondusif karena berpotensi menjadi alat politik.

“Saya minta kepada seluruh pimpinan OPD Teluk Wondama agar pendistribusian bantuan-bantuan dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat di Teluk Wondama saya minta untuk dihentikan/ditunda selama menjelang pilkada hingga di tanggal 28,” ujar Derek, Kamis (21/11/2024).

Baca juga:  BPK Ungkap Temuan Rp33,6 M, Pemprov Papua Barat Baru Kembalikan Rp13,3 M ke Kas Daerah

Menurut Derek, instruksi ini sudah berulang kali ia sampaikan. Ini juga sejalan dengan surat edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 800.1.12.4/5814/SJ tentang Penundaan Penyaluran Bantuan Sosial. Dalam surat tersebut diminta penyaluran bantuan yang menggunakan dana APBD ditunda hingga pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

Baca juga:  Nakhoda KM Mitra Mulia Ditetapkan Tersangka Kasus Tabrak Terumbu Karang

Derek menjelaskan, penundaan penyaluran bantuan ini dikecualikan bagi penyaluran bantuan bencana. Ditegaskan bahwa jika masih terdapat pimpinan OPD yang masih melawan arahan ini maka Derek menyebut harus bersiap-siap berhadapan dengan pihak penyelenggara Pemilu terutama Bawaslu.

Derek menegakkan, langkah ini diambil demi kelancaran dan kesuksesan pilkada di Kabupaten Teluk Wondama. Ia juga mengharapkan pemilihan kepala daerah bersih dari kecurangan-kecurangan seperti politik uang, unsur SARA, pemaksaan hak pilih yang menjadikan pilkada tidak bersih.

Baca juga:  Angkatan Kerja Papua Barat Meningkat Drastis, Capai 592.802 Orang Agustus 2023

“Hal ini juga dilakukan demi menjaga netralitas di kalangan ASN. Jangan sampai masyarakat salah paham dengan bantuan yang diberikan sehingga berpemikiran sebagai penyuapan. Maka sebaiknya bantuan dan penyaluran ditunda,” imbuhnya. (LP14/red)

Latest articles

KPK Ungkap Dana Operasional Fiktif Era Gubernur Papua Lukas Enembe Capai...

0
JAKARTA, LinkPapua.id – KPK mengungkap dugaan pencairan fiktif dana operasional Gubernur Papua Lukas Enembe pada 2022 dengan nilai mencapai triliunan rupiah. Penyidik kini mendalami...

More like this

Sambut Pesta Sinoli x Torang Locavore 2026, BI Papua Barat Tekankan Pentingnya Data Berkualitas

MANOKWARI, Linkpapua.id- Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua Barat menggelar Media Briefing dalam...

Dandim 1801 Manokwari: Antusiasme Tinggi, Turnamen Domino HUT TNI ke-81 Pererat Kedekatan dengan Masyarakat

MANOKWARI, Linkpapua.id- Antusiasme masyarakat mengikuti Turnamen Domino dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT)...

Kerap Timbulkan Keresahan, Masyarakat Tolak Provokasi KNPB

PAPUA, linkpapua.id — Tokoh masyarakat adat Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan, Karmin Yikwa, mengajak masyarakat...