Pengusulan Matret Kokop Sebagai Bupati Teluk Bintuni Segera Diajukan ke Kemendagri 

Published on

TELUK BINTUNI,LinkPapua.com– DPRK Teluk Bintuni selesai menggelar rapat paripurna istimewa pemberhentian Bupati Teluk Bintuni dan pengusulan pengangkatan Matret Kokop sebagai Bupati Teluk Bintuni pengganti Petrus Kasihiw. Usulan pengangkatan Matret Kokop akan segera diajukan ke Kemendagri.

Rapat paripurna berlangsung di ruang sidang DPRK, Jumat (22/11/2024). Rapat dipimpin oleh Ketua DPRK Teluk Bintuni Romilus Tatuta didampingi Wakil Ketua Yasman Yasir.

Baca juga:  Rakercab PDI Perjuangan Teluk Bintuni, Konsolidasi Menuju Pemilu 2024

Matret Kokop menyampaikan apresiasi kepada DPRK atas terselenggaranya rapat paripurna ini. Ia berharap hasil rapat segera ditindaklanjuti oleh pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Papua Barat.

“Sejak ditunjuk oleh Gubernur Papua Barat sebagai Pelaksana Tugas Bupati Teluk Bintuni, saya terus bekerja maksimal untuk masyarakat Tanah Sisar Matiti, meskipun waktu saya terbatas,” ujar Matret.

Baca juga:  Unik, Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Raja Ampat Bertepatan Ultah Wakapolres

Matret sendiri adalah Wakil Bupati Teluk Bintuni yang mendampingi Petrus Kasihiw. Ia ditunjuk sebagai Plt Bupati Bintuni karena Petrus Kasihiw maju di Pilkada Papua Barat Daya.

Sesuai dengan peraturan, pengangkatan Matret Kokop sebagai bupati definitif memerlukan usulan DPRK kepada Kementerian Dalam Negeri. Hal ini menjadi inti dari pelaksanaan rapat paripurna istimewa tersebut.

Baca juga:  Imbauan Waterpauw Soal Antrean BBM di SPBU, Kendaraan Pelat Luar Jangan Dilayani

Matret menambahkan, dengan dukungan dari semua elemen masyarakat, program pembangunan, pelayanan umum, dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Teluk Bintuni akan tetap berjalan baik demi mewujudkan daerah yang maju, produktif, dan berdaya saing.

Ia menyebutkan, rapat paripurna ini menjadi langkah penting dalam kelangsungan pemerintahan di Kabupaten Teluk Bintuni menjelang akhir masa jabatan 2021-2024.(LP5/Red)

Latest articles

UMP Papua Barat 2027 Naik 7,19 Persen, Apindo Waspadai PHK-Serikat Pekerja...

0
MANOKWARI, LinkPapua.id - Rekomendasi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua Barat 2027 sebesar 7,19 persen menjadi Rp4.118.000 mendapat tanggapan berbeda dari kalangan pengusaha dan...

More like this

UMP Papua Barat 2027 Naik 7,19 Persen, Apindo Waspadai PHK-Serikat Pekerja Nilai Kenaikan Sudah Cukup

MANOKWARI, LinkPapua.id - Rekomendasi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua Barat 2027 sebesar 7,19...

UMP Papua Barat 2027 Naik 7,19 Persen, Derek Ampnir Ungkap Pertimbangan dan Strategi Pengawasan Perusahaan

MANOKWARI, LinkPapua.id – Dewan Pengupahan Provinsi Papua Barat merekomendasikan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP)...

UMP Papua Barat 2027 Naik 7,19 Persen Jadi Rp4,118 Juta, Upah Sektor Migas dan Tambang Rp6,303 Juta

MANOKWARI, LinkPapua.id – Dewan Pengupahan Provinsi Papua Barat merekomendasikan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP)...