MANOKWARI,Linkpapua.com – Asisten II Setda Pemprov Papua Barat Melkias Werinussa mengatakan, ratusan honorer gugur dalam verifikasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara. Dari 1.715 honorer, hanya 1.002 yang lolos verifikasi calon PNS.
“Jadi angka 1.715 adalah data yang diterima dari BKN yang diinput di dalam portal BKN. Sementara setelah dilakukan verifikasi banyak peserta yang gugur sehingga kuota yang lolos sebanyak 1.002,” ujar Werinussa, Senin (13/1/2024)
Warunussa membantah gugurnya banyak honorer dalam proses verifikasi karena pemprov tidak bekerja optimal. Ia menegaskan, pemerintah telah bekerja secara maksimal dengan terus berupaya memperjuangkan kuota honorer untuk diusul dalam pengangkatan CPNS.
“Beberapa waktu lalu Pj Sekda Yacob S Fonataba telah bertemu dengan Kemendagri untuk menjelaskan keadaan mengenai pengangkatan CPNS di lingkungan pemerintah provinsi. Dan pagi ini baru tiba sehingga kita masih menunggu hasilnya seperti apa,” katanya.
Werinussa membeberkan hal yang dikhawatirkan para honorer yaitu mereka yang umurnya masih layak menjadi PNS namun karena waktu pengutusannya memakan waktu lama sehingga mereka masuk ke PPPK. Ia menegaskan bahwa pemerintah juga telah menyampaikan kepada para para honorer bahwa nasib mereka sedang diperjuangkan.
“Pak sekda dan kami juga menghitung-hitung jika kami menerima kuota awal 1.715 maka kami pemerintah tidak mampu untuk membayar gaji mereka karena gaji pegawai semua berasal dari APBD. Jadi pembayaran gaji berasal dari alokasi DAU dengan nilai sekitar 400 miliar dan itu sudah habis digunakan untuk menggaji semua pegawai. Jadi kita terima pegawai baru dan disesuaikan dengan anggaran kita di APBD jadi butuh proses yang bertahap,” tuturnya.
Werinussa juga memastikan bahwa penetapan CPNS akan dilakukan di 2025. Karena saat ini pemerintah juga membutuhkan tenaga di samping ada pegawai yang telah pensiun dan pindah.
Dipastikan juga kuota 1.002 yang akan ditetapkan di tahun ini perencanaan anggarannya telah disetting.
“Jika kita mau menerima pegawai baru pasti kita juga perlu mempersiapkan uangnya dahulu untuk mengaji mereka karena pegawai negeri ini dibayar dulu baru bekerja. Belum lagi dengan fasilitas lainnya seperti tempat kerja, seragam dan keperluan lainnya,” tutup Werinussa. (LP14/red)
