MANOKWARI, LinkPapua.com – Wakil Gubernur (Wagub) Papua Barat, Mohamad Lakotani, menyampaikan pentingnya pemerataan program prioritas pembangunan yang tepat sasaran dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026, di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Hal itu disampaikan saat membuka kegiatan konsultasi publik rancangan awal RKPD 2026 yang digelar di Hotel Aston Niu, Manokwari, Jumat (9/5/2025).
Lakotani menekankan pemerataan dan ketepatan sasaran program menjadi kunci utama dalam merespons tantangan pembangunan Papua Barat. Dia meminta seluruh pemangku kepentingan memperkuat penyusunan RKPD agar mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.
“Di antaranya adalah upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua Barat melalui pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas terutama di bidang pendidikan kesehatan dan juga ketenagakerjaan. Kemudian percepatan pembangunan infrastruktur wilayah termasuk jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara yang menghubungkan antara wilayah di Papua Barat,” ujarnya.
Dia menyebutkan dokumen RKPD merupakan acuan strategis bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja tahunan. Karena itu, tiap perangkat diminta mempertimbangkan secara matang tantangan pembangunan di Papua Barat, terutama dalam situasi keterbatasan anggaran.
Selain pembangunan SDM dan infrastruktur, Lakotani menyoroti pentingnya memanfaatkan potensi daerah, seperti pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Dia juga menekankan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan hutan secara berkelanjutan serta penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.
Menurutnya, konsultasi publik ini menjadi forum penting untuk menghimpun masukan, kritik, dan saran dari berbagai pemangku kepentingan terhadap rancangan awal RKPD 2026 yang disusun Bappeda.
“Kami mengharapkan partisipasi dari peserta dalam memberikan kontribusi pemikiran demi penyempurnaan dokumen RKPD 2026,” pintanya.
Lakotani juga mengingatkan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur menjadi fondasi utama dalam penyusunan RKPD lima tahun ke depan. Karena itu, seluruh stakeholder diminta memperkuat rancangan awal RKPD agar benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat Papua Barat.
Sementara itu, Plt Kepala Bappeda Papua Barat, Deassy D Talelepta, menyatakan konsultasi publik ini bertujuan memperkuat proses perencanaan yang partisipatif, responsif, dan inklusif.
“Konsultasi publik juga guna membangun komitmen bersama dalam mendukung seluruh program yang akan direncanakan dalam RKPD 2026,” katanya.
Dia menambahkan hasil dari konsultasi ini akan digunakan untuk menyempurnakan rancangan awal menjadi dokumen RKPD final serta dituangkan dalam berita acara.
Kegiatan ini diikuti DPR Papua Barat, Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), BP3OKP Papua Barat, pimpinan perguruan tinggi, TP PKK, Dharma Wanita Persatuan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan perempuan, LSM, perbankan, BUMD, hingga pejabat eselon II, III, dan IV di lingkup Pemprov Papua Barat.
Rangkaian agenda perencanaan selanjutnya meliputi musrenbang pada 14 Mei, forum perangkat daerah 15 Mei, pembahasan RAB Otsus 16 Mei, rakortekbang provinsi 19 Mei, dan penutupan 20 Mei. (LP14/red)
