JAKARTA, LinkPapua.id – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menemui Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto di Jakarta untuk mempercepat pembangunan desa. Pertemuan ini fokus pada usulan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tertinggal Papua Barat.
“Kami berharap dukungan kebijakan, pendanaan, serta pendampingan teknis yang berkelanjutan dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal agar program-program prioritas ini dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Dominggus di Jakarta, Rabu (4/3/2026).
Dominggus membawa misi untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam membangun kawasan perdesaan. Dia didampingi sejumlah pejabat teras mulai dari Bappeda hingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Program yang diusulkan mencakup pengembangan ekonomi desa melalui sektor pariwisata berbasis potensi lokal. Rencananya, Kampung Mena di Teluk Wondama dan Kampung Kwawu di Manokwari akan dikembangkan menjadi kampung wisata.
Fasilitas penunjang seperti homestay, dermaga kecil, hingga tempat usaha UMKM menjadi poin dalam usulan tersebut. Pemprov juga mengincar pengembangan agrowisata sagu di Aranday, Kabupaten Teluk Bintuni.
Selain itu, kawasan Danau Anggi di Pegunungan Arfak diproyeksikan menjadi pusat wisata dataran tinggi dan hortikultura. Sektor ekowisata mangrove di Teluk Bintuni turut diperjuangkan melalui pembangunan jalur tracking dan pusat edukasi.
Dominggus juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur kampung dalam mengelola keuangan dan aset. Dia mengusulkan adanya digitalisasi administrasi agar tata kelola pemerintahan desa menjadi lebih modern.
Infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan akses jalan menuju lokasi wisata tidak luput dari pembahasan. Energi terbarukan skala kecil juga diusulkan untuk menyentuh kawasan yang selama ini masih terpencil.
Gubernur berharap percepatan ini mampu menekan angka kemiskinan dan pengangguran di desa-desa Papua Barat. Sinergi pendanaan dari APBN maupun Dana Desa menjadi kunci utama keberhasilan program tersebut.
Pertemuan ditutup dengan kesepakatan untuk menindaklanjuti usulan ini secara teknis. Tujuannya agar terwujud kampung yang mandiri dan berkelanjutan di seluruh wilayah Papua Barat. (LP14/red)
