Bappeda Papua Barat Gelar Konsultasi Publik RKPD 2027, Himpun Masukan Pemangku Kepentingan

Published on

MANOKWARI, Linkpapua.id – Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar konsultasi publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Papua Barat Tahun 2027 guna menghimpun berbagai masukan dari pemangku kepentingan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappeda Papua Barat, Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, mengatakan konsultasi publik tersebut merupakan bagian penting dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, responsif, dan inklusif.

“Tujuan kegiatan ini adalah menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan terhadap rancangan awal RKPD Papua Barat Tahun 2027 guna memperkuat proses perencanaan pembangunan yang partisipatif, responsif, dan inklusif,” kata Charlie dalam laporannya di Hotel Vitta Niu Senin,(9/3/2026)

Baca juga:  Polda Papua Barat Musnahkan Barang Bukti Sabu Hasil Ungkap Kasus di Manokwari

Menurutnya, forum tersebut juga bertujuan membangun komitmen bersama antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan di Papua Barat.
Ia menjelaskan, melalui konsultasi publik ini diharapkan akan dihasilkan sejumlah dokumen penting, di antaranya penyempurnaan rancangan awal menjadi rancangan RKPD Papua Barat Tahun 2027, berita acara konsultasi publik, serta kesepakatan hasil konsultasi publik.

Baca juga:  Konfercab II GP Ansor Bintuni: Harus Lahirkan Kepengurusan Pro Perubahan

Charlie menambahkan, tema yang diusung dalam penyusunan RKPD Papua Barat Tahun 2027 adalah “Akselerasi dan Pemerataan Akses Layanan Dasar Berkualitas serta Pemberdayaan Masyarakat Adat dan Hilirisasi Program dalam Koridor Otonomi Khusus.”

Tema tersebut, kata dia, mencerminkan arah kebijakan pembangunan Papua Barat yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat adat, serta penguatan ekonomi lokal melalui hilirisasi program pembangunan.

Konsultasi publik tersebut diikuti oleh berbagai unsur pemangku kepentingan, antara lain anggota DPR Papua Barat, Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), pimpinan perguruan tinggi, pimpinan instansi vertikal, organisasi perempuan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, perbankan, BUMD, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Baca juga:  Vaksinasi Tahap II di Polda Papua Barat,  Gubernur Minta ASN jadi Contoh

Melalui forum tersebut diharapkan berbagai masukan konstruktif dari peserta dapat memperkaya dan menyempurnakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Papua Barat Tahun 2027 agar lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.(LP14/Red)

Latest articles

Joko Lingara Terpilih Aklamasi Pimpin PMI Teluk Bintuni 2026-2031

0
TELUK BINTUNI, LinkPapua.id – Wakil Bupati (Wabup) Joko Lingara terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, periode...

Gempa Bumi M 7,2 Guncang Maluku Barat Daya

More like this

Gempa Bumi M 7,2 Guncang Maluku Barat Daya

MALUKU BARAT DAYA, LinkPapua.id – Gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 7,2 mengguncang wilayah Kabupaten...

Bangkitkan Kejayaan Sepak Bola Manokwari, PSSI Libatkan Klub dan Pelatih

MANOKWARI, Linkpapua.id- PSSI Kabupaten Manokwari menggelar focus group discussion (FGD) bersama para pelaku sepak...

UMP Papua Barat 2027 Naik 7,19 Persen, Apindo Waspadai PHK-Serikat Pekerja Nilai Kenaikan Sudah Cukup

MANOKWARI, LinkPapua.id - Rekomendasi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua Barat 2027 sebesar 7,19...