MANOKWARI, LinkPapua.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat mengungkap capaian kinerja pembangunan sepanjang tahun anggaran 2025 telah menunjukkan kemajuan di berbagai lini. Meski demikian, sejumlah indikator pada sektor pelayanan dasar diakui masih memerlukan perhatian lantaran distribusinya yang belum seimbang.

Pemaparan rapor daerah tersebut disampaikan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dalam agenda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang berlangsung di Hotel Aston Niu, Manokwari, Rabu (15/4/2026). Sejumlah pejabat Forkopimda dan pimpinan perangkat daerah turut hadir dalam rapat paripurna tersebut.

“Capaian pembangunan menunjukkan progres, namun belum merata di semua sektor,” ujar Dominggus.

Dominggus merincikan ketimpangan tersebut terlihat jelas pada bidang pendidikan, khususnya partisipasi anak usia 16-18 tahun yang hanya menyentuh 1,54 persen atau 540 orang. Sementara itu, partisipasi anak penyandang disabilitas usia 4-18 tahun dalam pendidikan khusus tercatat mencapai 28,86 persen atau sebanyak 71 anak.

“Capaian ini menjadi dasar untuk terus memperbaiki kinerja pembangunan, terutama pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat,” katanya.

Pada sektor kesehatan, rasio daya tampung rumah sakit rujukan tercatat sebesar 2,02 persen dari total jumlah penduduk daerah. Namun, pelayanan bagi masyarakat yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana menunjukkan performa maksimal dengan capaian 100 persen.

Masalah sosial juga menjadi catatan karena pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar di panti baru mencapai 8,73 persen. Kondisi serupa terjadi pada anak terlantar di panti yang realisasinya baru menyentuh angka 8,70 persen atau sebanyak 317 anak.

Beralih ke sektor infrastruktur, kondisi jaringan irigasi kewenangan provinsi yang berstatus baik berada pada angka 71,43 persen. Sayangnya, tingkat kemantapan jalan provinsi masih harus dipacu karena baru mencapai angka 41,76 persen.

Capaian positif justru datang dari sektor ketenteraman dan ketertiban umum melalui penanganan pengaduan pelanggaran oleh Satpol PP yang tuntas 100 persen. Sepanjang tahun 2025, Pemprov juga telah menetapkan 27 kebijakan strategis melalui perda maupun pergub untuk memperkuat arah pembangunan.

Pemprov menegaskan komitmen pemerintah untuk terus menggenjot kualitas pelayanan publik dan infrastruktur di masa mendatang. Fokus utama tetap pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua Barat secara berkelanjutan melalui kebijakan yang tepat sasaran. (LP14/red)