PEGAF, LinkPapua.id – Ketua DPRP Papua Barat Orgenes Wonggor mendesak pemerintah daerah segera menggunakan pos dana tak terduga untuk menangani bencana alam di wilayah Kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf). Desakan ini muncul akibat belum adanya penanganan konkret dari pemerintah setempat atas musibah tersebut.

“Harus cepat, kita harus mencari solusi dan upaya yang bisa segara dilakukan untuk penanganan banjir dan longsor di Kampung Coisi,” ujar Wonggor saat menjawab aspirasi masyarakat dalam kunjungan kerja di Kampung Coisi, Distrik Minyambouw, Sabtu (13/6/2026).

Bencana banjir yang disertai tanah longsor tersebut diketahui melanda kawasan Kampung Coisi pada April lalu. Kendati peristiwa sudah berlangsung lama, pemerintah daerah belum melakukan upaya penanganan sama sekali di lokasi kejadian.

“Kalau kita biarkan semakin lama, maka dikhawatirkan kondisinya bisa tambah parah, lokasi (kampung) ini bisa habis karena longsor terjadi di beberapa titik. Pemerintah daerah juga yang akan repot,” tegasnya.

Pria yang akrab disapa Owor ini menyebut anggaran penanganan darurat dapat diambil dari pos Belanja Tak Terduga (BTT) dalam postur APBD. Penggunaan dana taktis ini dinilai efektif karena tidak membutuhkan proses administrasi yang berbelit untuk situasi darurat.

“Teknisnya biasa dikelola atau ditangani oleh BPBD. Tapi, saya tidak ikuti di Pegaf ini kira-kira berapa alokasi BTT yang disiapkan,” ungkap Owor.

Politikus Partai Golkar ini memastikan pihaknya akan langsung berkoordinasi dengan Dinas PUPR dan BPBD selepas agenda kunjungan kerja tersebut. Langkah cepat ini bertujuan untuk mengumpulkan data dampak bencana secara utuh di lapangan.

“Kita akan komunikasikan dan koordinasikan supaya pemerintah provinsi melalui OPD teknis bisa naik untuk ambil data komprehensif agar bisa ada penanganan yang optimal,” ucapnya.

Anggota DPRP Papua Barat Frids Bernard Indou turut mendukung langkah penggunaan dana tak terduga untuk mempercepat pemulihan. Dia menyayangkan sikap pasif Pemkab Pegaf yang tidak responsif melihat kondisi kerusakan di wilayahnya.

“Apa yang bisa kami bantu, itu yang akan kami perjuangkan melalui fungsi kedewanan. Perlu upaya segera untuk penanganan pasca-banjir dan longsor. Kampung Coisi ini berada di Tengah-tengah sehingga riskan terjadi bencana dengan dampak yang lebih besar,” bebernya.

Frids menambahkan pemerintah daerah perlu memetakan situasi secara langsung untuk melihat tingkat ancaman bahaya bagi warga sekitar. Intervensi ini mutlak diperlukan agar upaya mitigasi kebencanaan dapat berjalan maksimal.

“Kita ini yang bisa bangun kampung sendiri dengan hati. Tidak mungkin kita mau membangun atau garuk-garuk (kerja) begitu saja. Tangani dan kerjakan dengan baik supaya kita bisa tidur juga dengan rasa nyaman dan aman,” lanjutnya. (*/red)