MANOKWARI, LinkPapua.id – Mohamad Lakotani menegaskan pencalonannya sebagai ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua Barat bergantung pada terpenuhinya syarat organisasi dan dukungan cabang olahraga (cabor). Wakil Gubernur Papua Barat itu menyebut pencalonannya muncul dari dorongan pengurus cabor, bukan atas keinginan pribadinya.
“Saya dicalonkan oleh cabor. Mereka adalah orang-orang yang selama ini bersama atlet dan mengurusi olahraga di bidangnya masing-masing,” kata Lakotani saat ditemui wartawan di Kantor Gubernur Papua Barat, Senin (24/8/2026).
Lakotani mengatakan dukungan dari sejumlah cabor menjadi bentuk kepercayaan terhadap dirinya untuk ikut mengelola olahraga Papua Barat. Namun, dukungan tersebut tetap harus berjalan sesuai aturan yang berlaku di KONI.
“Kalau dianggap tidak memenuhi syarat, tentu tidak bisa dicalonkan. Tetapi, kalau memenuhi syarat, proses akan terus berlanjut,” tegasnya.
Menurutnya, penolakan dari pihak tertentu bukan menjadi ukuran dalam menentukan kelanjutan pencalonannya. Hal yang harus dipastikan ialah pemenuhan ketentuan dalam AD/ART KONI dan aturan hukum terkait.
Sejumlah pengurus cabor juga mendorong Lakotani tetap mengikuti tahapan pencalonan. Jika nantinya mendapat kepercayaan memimpin KONI Papua Barat, maka dia menyatakan siap mengambil pilihan untuk fokus mengurus olahraga.
Lakotani mengaku telah berkomunikasi secara lisan dengan organisasi yang selama ini dipimpinnya. Komunikasi tersebut akan ditindaklanjuti melalui surat resmi apabila proses pencalonannya berlanjut.
Dia juga menilai keterlibatannya dalam organisasi Dewan Masjid tidak bertentangan dengan ketentuan pencalonan. Menurutnya, organisasi tersebut merupakan wadah keumatan dan tidak berkaitan dengan larangan dalam AD/ART KONI.
“Ini soal kepercayaan. Kalau tidak menerima kepercayaan itu, saya dianggap tidak peduli dengan pembinaan olahraga,” ucapnya.
Selain soal pencalonan, Lakotani menyoroti pembayaran bonus atlet Papua Barat peraih medali PON XX Papua 2021. Dia menyebut bonus tersebut merupakan janji pemerintah yang belum seluruhnya dituntaskan.
Menurutnya, penyelesaian bonus sempat terkendala kevakuman pada masa transisi setelah kepengurusan KONI sebelumnya berakhir pada 2022. Pemprov Papua Barat kini disebut telah berkomitmen menyelesaikan pembayaran melalui APBD Perubahan 2026.
“Komitmen Bapak Gubernur (Dominggus Mandacan) terkait pemberian bonus kepada atlet yang mendapatkan medali di PON 2021 Papua akan dibayar di (APBD) perubahan ini,” ungkapnya.
Lakotani menyatakan penyelesaian bonus akan menjadi salah satu hal yang dikawalnya jika terpilih sebagai ketua KONI Papua Barat. Dia ingin pembayaran hak atlet tersebut tidak kembali tertunda.
Menurutnya, bonus tersebut berkaitan dengan penghargaan atas prestasi atlet yang telah membawa nama Papua Barat di tingkat nasional. Di sisi lain, kepengurusan KONI mendatang juga dituntut memperkuat pembinaan atlet agar berjalan terarah dan berkelanjutan.
“Kalau terpilih, akan saya kawal sampai tuntas,” tekannya. (LP14/red)
