MANOKWARI, LinkPapua.id – Usulan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Barat Tengah kembali mengemuka di tengah dorongan sejumlah komponen masyarakat di wilayah Papua Barat. Ketua Fraksi Amanat Sejahtera DPRP Papua Barat Rahmat Sinamur menilai pemekaran harus menjawab persoalan pembangunan, rentang kendali pemerintahan dan keterisolasian masyarakat.
Menurut Rahmat, sejumlah wilayah di Papua masih menghadapi keterbatasan akses transportasi, terutama masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan kawasan hulu sungai. Kondisi itu berdampak terhadap ekonomi karena hasil pertanian dan potensi ekonomi lokal sulit dipasarkan.
“Persoalan utama yang harus kita lihat adalah bagaimana rentang kendali pemerintahan dan kondisi ekonomi masyarakat di daerah-daerah yang masih sulit dijangkau,” kata Rahmat saat ditemui di Hotel Aston Niu, Manokwari, Senin (31/8/2026).
Rahmat mengatakan masyarakat di sejumlah wilayah terpencil masih menghadapi biaya transportasi yang tinggi untuk menjangkau pusat pelayanan pemerintahan maupun pasar. Kondisi tersebut membuat hasil pertanian masyarakat tidak dapat dipasarkan secara maksimal, sementara tingkat pendapatan masyarakat masih relatif rendah.
Menurutnya, persoalan tersebut menjadi salah satu dasar munculnya aspirasi pemekaran wilayah di Papua. Dia menepis anggapan pembentukan provinsi baru didasari kepentingan politik atau dominasi kelompok tertentu.
“Bukan karena ada satu suku yang menguasai atau masyarakat merasa tersingkir. Beberapa kali pilkada, gubernur maupun wakil gubernur di Papua Barat berasal dari wilayah selatan. Ada juga orang-orang dari daerah selatan yang duduk dalam jabatan di OPD,” ujarnya.
Rahmat mengatakan pembentukan daerah otonom baru harus dipahami sebagai upaya memperpendek rentang kendali pemerintahan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Menurut dia, kebutuhan tersebut juga menjadi bagian dari aspirasi masyarakat di sejumlah wilayah Papua.
Sementara terkait usulan memasukkan Kabupaten Teluk Bintuni dan Teluk Wondama ke dalam calon Provinsi Papua Barat Tengah, Rahmat mengatakan terdapat aspirasi dari sejumlah komponen masyarakat di kedua wilayah tersebut. Secara geografis dan akses pelayanan, kedua kabupaten selama ini dinilai memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat.
Rahmat mengatakan terdapat pertimbangan lain yang disampaikan masyarakat, termasuk kesamaan rumpun budaya. Hal itu menjadi salah satu alasan munculnya aspirasi agar kedua kabupaten tersebut masuk dalam wilayah Papua Barat Tengah.
“Kalau dilihat dari segi budaya, rumpun budaya Teluk Bintuni dan Teluk Wondama dinilai memiliki kedekatan dengan wilayah yang direncanakan menjadi Papua Barat Tengah,” ucapnya.
Desakan dari sejumlah kelompok masyarakat tersebut kemudian mendorong DPRP Papua Barat menindaklanjuti aspirasi pembentukan Papua Barat Tengah. Fraksi Amanat Sejahtera mendorong pembentukan Panitia Kerja atau Panja DOB Papua Barat Tengah untuk mengkaji aspirasi tersebut.
Namun, Rahmat mengakui belum ada kepastian mengenai sikap resmi Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni maupun Teluk Wondama terhadap rencana penggabungan kedua wilayah tersebut. Dukungan sejumlah kelompok masyarakat belum dapat dianggap sebagai keputusan resmi pemerintah daerah maupun keseluruhan masyarakat di kedua kabupaten.
“Sampai sejauh itu kami belum mengetahui secara resmi apakah kedua pemerintahan kabupaten sudah menyetujui. Tetapi, ada beberapa komponen masyarakat di kedua kabupaten itu yang menyampaikan aspirasi agar ikut dalam Papua Barat Tengah,” ungkapnya.
Menurut Rahmat, pembentukan Panja DOB penting untuk memastikan seluruh aspirasi dikaji secara terbuka dan terukur. Kajian itu mencakup sikap pemerintah kabupaten, masyarakat adat, tokoh masyarakat serta berbagai kelompok kepentingan lainnya.
Rahmat menegaskan pemekaran Papua Barat Tengah harus didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar pembagian wilayah administratif. Pembentukan provinsi baru harus mampu memperbaiki akses pendidikan, kesehatan, transportasi serta penguatan ekonomi masyarakat di daerah terpencil.
Dia menyebut tantangan berikutnya adalah memastikan wacana pemekaran tidak berhenti pada kepentingan politik elite. Persoalan dasar masyarakat juga harus menjadi pertimbangan dalam setiap proses pembentukan daerah otonom baru.
“Yang paling penting adalah pemekaran itu harus menjawab persoalan masyarakat dan mempercepat kesejahteraan,” pungkasnya. (LP14/red)
