MANOKWARI, LinkPapua.id – ASN di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Papua Barat kini dapat mengajukan berkas kepegawaian secara mandiri melalui aplikasi Sistem Perencanaan Kepegawaian Setda (SIMPEL). Inovasi tersebut dibuat Kepala Bagian Perencanaan Kepegawaian Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setda Papua Barat, Anggreni Purnamasari.
Selama ini, pengajuan anggaran dan kepegawaian di lingkup Setda masih dilakukan secara manual. Proses tersebut membutuhkan waktu lama, berisiko membuat berkas hilang, dan memerlukan ruang penyimpanan yang besar.
“Sekretariat kita ada 10 Biro, khusus Biro Administrasi Pimpinan kita ada bagian kepegawaian dan perencanaan kerja. Selama ini kita pengajuan anggaran masih pakai berkas atau secara manual. Dan itu membutuhkan waktu yang agak lama, kemudian berkas kadang hilang dan penyimpanannya juga butuh ruangan yang besar,” kata Anggreni saat Pameran Implementasi Aksi Perubahan PKA di lobi Kantor Gubernur Papua Barat, Arfai, Jumat (18/9/2026).
Anggreni menciptakan SIMPEL saat mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA). Aplikasi tersebut dirancang untuk mengubah proses pengajuan dari manual menjadi digital.
“Jadi semua akan berawal dari manual menjadi digital, kita bisa upload secara mandiri. Pegawai bisa upload lewat HP atau komputer. Jadi tidak perlu membawa berkas tetapi bisa langsung upload melalui aplikasi,” jelasnya.
Biro Adpim menjadi tempat pengoordinasian pengusulan kepegawaian dari 10 biro di Setda Papua Barat. Pengusulan seperti kenaikan pangkat, gaji berkala, hingga pensiun harus melalui Bagian Kepegawaian Setda di Biro Adpim sebelum diteruskan ke BKD.
“Untuk memudahkan kita untuk mengkoordinir biro-biro itu, saya berharap aplikasi SIMPEL ini bisa bantu untuk mempersingkat waktu atau alur yang panjang bisa jadi pendek lewat aplikasi,” ujarnya.
SIMPEL juga memangkas peran Tata Usaha (TU) biro yang sebelumnya menjadi perantara pengajuan berkas. ASN kini dapat mengajukan berkas kepegawaian secara langsung melalui aplikasi.
“Jadi setiap biro itu ada TU masing-masing di setiap biro, sekarang tidak. Jadi ASN sekarang bisa mengajukan berkas mereka sendiri,” sebutnya.
Selain memangkas alur pengajuan, Anggreni berharap SIMPEL dapat menjadi bank data jangka panjang bagi Setda Papua Barat. Menurut dia, dokumen Rencana Kerja (Renja) dari 10 biro selama ini berisiko hilang ketika bendahara atau TU berganti karena berkas ikut terbawa.
“Saya berharap ke depan bisa digunakan seterusnya karena memang kita butuh bank data, bank data itu ada di Biro Adpim karena kita mengkoordinir 10 biro yang ada. Kalau perencanaan itu saya berharap Renja, dimana Renja bisa diupload di aplikasi. Karena beberapa saat ini kita mau lihat pembangunan 10 tahun tapi kita tidak punya Renja itu,” bebernya.
SIMPEL diperkenalkan dalam Pameran Implementasi Aksi Perubahan PKA yang digelar BKSDM Papua Barat. Dalam pameran tersebut, setiap kabupaten menampilkan implementasi, inovasi, hasil, kolaborasi, dan pelayanan publik dari aksi perubahan peserta.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional BKSDM Papua Barat, Faisal Kelian, berharap inovasi yang dibuat peserta tidak berhenti sebagai formalitas. Ia meminta inovasi tersebut ditindaklanjuti dan digunakan di masing-masing OPD.
“Harapan kami untuk peserta, apa yang mereka sudah buat tentang perubahan dan inovasi yang ada di OPD mereka masing-masing, perlu ditindaklanjuti terus sehingga inovasi yang mereka buat ini bisa dipakai di OPD mereka sendiri. Dan kiranya menjadi inovasi yang selalu didukung mentor,” harap Faisal.
Faisal menjelaskan peserta PKA merupakan pegawai yang menduduki jabatan eselon III dan wajib mengikuti pelatihan. Sementara pegawai eselon IV wajib mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP). (LP14/red)
