MANOKWARI, LinkPapua.id – Fraksi Otonomi Khusus (Otsus) DPRP Papua Barat meminta Pemprov Papua Barat membiayai 10 pilot Orang Asli Papua (OAP) menggunakan Dana Otsus. Usulan tersebut diminta dimasukkan secara jelas dalam dokumen anggaran dan perencanaan perubahan APBD 2026.
Fraksi Otsus menilai penyerapan tenaga kerja OAP perlu menjadi bagian dari kebijakan afirmasi dalam perubahan APBD 2026. Program 10 pilot OAP didorong agar memiliki dasar penganggaran dan pelaksanaan yang jelas.
“Pemprov Papua Barat harus menganggarkan dan membiayai 10 pilot Orang Asli Papua. Skema pembiayaannya bersumber dari Dana Otonomi Khusus dan harus dituangkan dalam dokumen anggaran serta perencanaan yang jelas,” ujar Ketua Fraksi Otsus DPRP Papua Barat Mudasir Bogra dalam rapat paripurna DPRP Papua Barat dengan agenda pandangan umum fraksi tentang APBD perubahan 2026 di Aston Niu Hotel, Manokwari, Rabu (30/9/2026).
Mudasir mengatakan program tersebut tidak boleh berhenti sebagai gagasan dalam pandangan fraksi. Pemerintah diminta memasukkannya ke dalam dokumen anggaran dan perencanaan agar memiliki dasar pelaksanaan serta dapat dipertanggungjawabkan.
Dana Otsus skema 1 persen dan 1,25 persen mengalami kenaikan Rp17,72 miliar menjadi Rp317,87 miliar. Sementara itu, Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) meningkat dari Rp247,21 miliar menjadi Rp349,42 miliar.
Fraksi Otsus meminta kenaikan Dana Otsus dan DTI tersebut menghasilkan dampak yang dapat diukur bagi OAP. Mudasir menilai keberpihakan kepada OAP perlu diterjemahkan melalui program yang membuka akses pendidikan, pekerjaan dan kesempatan ekonomi.
“Pengelolaan keuangan daerah harus mencerminkan keberpihakan kepada Orang Asli Papua,” kata Mudasir.
Mudasir meminta program 10 pilot OAP dirancang dengan mekanisme yang jelas. Mekanisme itu mencakup kriteria penerima, bentuk pembiayaan, pelaksanaan hingga indikator keberhasilan.
Di sisi lain, Fraksi Otsus menyoroti realisasi APBD 2026 yang masih rendah pada semester pertama. Realisasi belanja baru mencapai 28,71 persen, sedangkan pendapatan asli daerah baru terealisasi 37,79 persen.
Fraksi Otsus meminta kondisi tersebut menjadi perhatian dalam penyusunan Perubahan APBD 2026. Pemerintah diminta memastikan program yang ditambahkan masih dapat dilaksanakan dan diselesaikan pada sisa tahun anggaran.
Khusus program afirmasi OAP, pemerintah diminta memastikan proses penganggaran hingga pelaksanaannya dapat dipantau. Fraksi juga meminta dokumen anggaran yang berkaitan dengan Dana Otsus dan program afirmasi OAP dapat diakses publik.
Menurut Fraksi Otsus, transparansi diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui besaran anggaran, sasaran penerima dan hasil program. Keberhasilan kebijakan Otsus dinilai tidak cukup diukur dari besarnya dana yang dikucurkan.
Mudasir menegaskan usulan pembiayaan 10 pilot OAP menjadi salah satu catatan Fraksi Otsus dalam pembahasan Perubahan APBD Papua Barat 2026. Dia meminta program tersebut memiliki kepastian pelaksanaan dan tidak sekadar tercantum dalam dokumen anggaran.
“Program ini harus masuk dalam dokumen anggaran dan perencanaan yang jelas. Jangan sampai hanya menjadi gagasan tanpa kepastian pelaksanaan,” ucapnya. (LP14/red)
