MANOKWARI, Linkpapua.id – Filep Wamafma terpilih sebagai Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Papua Barat dalam Musyawarah Luar Biasa yang digelar Rabu (27/10/2026).
Setelah terpilih, Filep yang juga Rektor Institut Ilmu Hukum dan Teknologi Pembangunan (IHTP) tersebut berkomitmen mendorong peningkatan mutu perguruan tinggi swasta (PTS) melalui penguatan kerja sama dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan.
” APTISI akan berupaya membangun komunikasi yang intensif dengan seluruh pihak, termasuk pemerintah kabupaten, agar perguruan tinggi swasta di Papua Barat dapat berkembang dan menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara optimal,”ujarnya.
Menurutnya, PTS memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia (SDM), khususnya dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat Papua Barat.
Karena itu, hubungan antara PTS dan pemerintah daerah perlu diperkuat. Pemerintah daerah diharapkan dapat melihat perguruan tinggi swasta sebagai mitra strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan menyiapkan SDM yang berkualitas.
Filep juga menyoroti peningkatan kualitas dosen sebagai salah satu tantangan yang dihadapi PTS. Sebagian perguruan tinggi swasta masih mengalami kekurangan dosen karena adanya tuntutan kualifikasi pendidikan minimal magister atau strata dua (S2).
Di sisi lain, kemampuan setiap PTS dalam memenuhi kebutuhan tenaga pengajar dan meningkatkan kesejahteraan dosen tidak sama. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola perguruan tinggi swasta di Papua Barat.
” APTISI akan mendorong kebijakan yang mendukung peningkatan kualifikasi akademik dosen, termasuk memberikan kesempatan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi serta meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga pengajar,”ungkap dia yang juga senator Papua Barat.
Selain itu, APTISI berencana mengupayakan pelatihan dan sertifikasi bagi dosen. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi profesional dosen sekaligus membuka peluang untuk memperoleh pengakuan dan dukungan kesejahteraan sesuai ketentuan yang berlaku.
Filep menilai, peningkatan kualitas pendidikan tinggi tidak bisa hanya dibebankan kepada pengelola PTS. Dukungan pemerintah daerah diperlukan agar perguruan tinggi swasta mampu menjalankan fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Ia juga menyoroti kontribusi PTS dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat kurang mampu untuk mengenyam pendidikan tinggi. Menurutnya, banyak mahasiswa dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi yang menggantungkan harapan pada perguruan tinggi swasta untuk melanjutkan pendidikan.
Karena itu, keberadaan PTS dinilai turut membantu menyelamatkan masa depan anak-anak Papua melalui akses pendidikan tinggi yang lebih luas.
Di Papua Barat sendiri, terdapat 11 perguruan tinggi swasta yang membutuhkan perhatian dan dukungan agar dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan.
Filep turut menyinggung peluang dukungan pendanaan dari pemerintah daerah melalui kebijakan Otonomi Khusus (Otsus). Ia berpandangan, perguruan tinggi swasta perlu mendapatkan perhatian dalam kebijakan pembangunan pendidikan, termasuk terkait peluang pemanfaatan dana Otsus sesuai ketentuan yang berlaku.
“PTS juga membutuhkan dukungan pemerintah daerah. Banyak mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi, tetapi tetap berusaha melanjutkan pendidikan. Perguruan tinggi swasta memiliki peran dalam memberikan kesempatan kepada mereka,” katanya.
Sebagai langkah awal menjalankan kepengurusan, APTISI Papua Barat akan menggelar rapat kerja daerah (Rakerda) setelah pelantikan pengurus.
Rakerda tersebut direncanakan menjadi forum untuk menyusun program kerja, memetakan persoalan yang dihadapi PTS, serta merumuskan langkah strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi swasta di Papua Barat.
Melalui program kerja tersebut, APTISI berharap terbangun sinergi yang lebih kuat antara perguruan tinggi swasta, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan untuk memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua Barat.(LP3/Red)
